NUSRAMEDIA.COM — Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin akhirnya angkat bicara terkait permasalahan yang terjadi di BLUD RSUD Kabupaten Sumbawa. Politisi PKS ini meminta kepada semua perangkat yang terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti dewan pengawas untuk menyikapi persoalan tersebut secara serius.
“Mari kita dengarkan semua pihak yang mengurusi rumah tangga rumah sakit ini, tentunya pihak yang bisa melakukan itu adalah dewan pengawas yang telah di SK-kan oleh Bupati Sumbawa. Meskipun ada usulan untuk membentuk tim independen yang mengaudit keuangan rumah sakit, kami menyarankan agar Pemda sendiri lebih dahulu mengecek dan memeriksa kondisi rumah sakit,” ujarnya.
“Kita punya inspektorat, dewan pengawas dan bupati sumbawa dengan perangkatnya memiliki kewenangan untuk melakukan itu,” imbuh Nanang kerap Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa ini disapa, Rabu (18/01/2023) kepada wartawan di Sumbawa.
Menurutnya, semua yang di sampaikan oleh para dokter dapat menjadi informasi awal, sehingga komisi teknis dapat meninjau langsung ke lapangan dan mencocokan dengan kondisi saat ini. Selain itu, lanjut Nanang, permasalahan revitalisasi rumah sakit adalah super prioritas dalam pembangunan di daerah. Sehingga sungguh ironis manakala garda terdepan dalam cipta kondisi masyarakat yang sehat, kondisinya tengah tidak baik.
“Ini sangat kita prihatin sekali, sementara ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan prima, bahkan harus memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan itu wajib dipenuhi. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” katanya.
“Kehadiran para Dokter dan tenaga paramedis ke gedung dewan hari ini adalah hal yang sangat luar biasa, sehingga wajib ain bagi Pemda untuk mendengarkan karena pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan,” sambung Nanang yang juga Koordinator Komisi IV Membidangi Kesehatan.
Untuk itu, pihaknya meminta pihak Pemda Sumbawa harus segera mengambil sikap dan turun langsung untuk mengambil data yang valid. Agar nantinya keluhan dari para dokter dan perawat dipelajari untuk nantinya disampaikan kepada kepala daerah. Sehingga apa yang menjadi temuan tersebut sebagai dasar lembaga bersikap memberikan rekomendasi. “Jangan sampai dengan situasi seperti ini rumah sakit kita lumpuh, dan yang rugi adalah masyarakat kita,” pungkasnya. (red)
