NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan secara tegas menolak rencana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mengganti Subsidi Pupuk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Menurut Legislator Senayan jebolan asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa itu, bahwa keinginan tersebut tidak melihat realitas persoalan subsidi pupuk yang dialami oleh para petani.
Terlebih dinilai Johan Rosihan, tidak sesuai dengan tujuan dari adanya subsidi pupuk, yakni agar harga yang beredar di pasar tidak memberatkan para petani dalam meningkatkan produksi pertanian.
“Secara tegas saya tidak setuju subsidi pupuk diubah dalam bentuk BLT. Sebab hal ini akan merugikan petani, dan menyebabkan harga pupuk semakin mahal,” tegas politisi PKS yang dikenal vocal tersebut.
“Karena subsidi pengadaan dan penyalurannya diubah dalam bentuk BLT,” sambung Johan Rosihan menegaskan kepada NUSRAMEDIA pada Senin pagi 5 Agustus 2024 tadi melalui via telepon.
Selain itu, lanjut Johan Rosihan, BLT yang diterima akan tidak fokus untuk tujuan pembelian pupuk dan sangat rentan digunakan untuk keperluan lainnya. “Akan banyak muncul persoalan baru,” ujarnya.
“Seperti soal ketersediaan pupuk bersubsidi dan juga menyangkut standar BLT nya. Apakah mengikuti harga pupuk subsidi atau non subsidi. Jadi jangan sampai malah perusahaan pupuknya yang dapat subsidi, bukan petani yang melakukan kegiatan produksi pertanian,” imbuhnya.
Johan juga mengingatkan, bahwa untuk mengatasi persoalan kartu tani dalam distribusi pupuk saja, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang memudahkan petani untuk mengakses pupuk bersubsidi.
“Apalagi jika akan melalui pembelian pupuk dengan e-catalog, tentu hal ini akan lebih menyulitkan petani dan akhirnya petani lagi yang terus menjadi korban dari model kebijakan seperti ini,” tegasnya.
Oleh karenanya, pria yang juga Sekretaris Fraksi PKS MPR itu mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada para petani yang membutuhkan.
“Saya menghimbau agar pemerintah lebih fokus pada distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran kepada petani yang membutuhkan, bersikap tegas terhadap segala permainan dan penyimpangan di lapangan serta mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang selalu terjadi setiap tahun di banyak tempat,” imbau Johan.
“Saya melihat subsidi harus terus ditingkatkan melalui mekanisme harga jual pupuk bukan melalui BLT,” sambungnya dengan tegas. Oleh karena itu, Johan juga meminta pemerintah agar segera memperbaiki pendataan secara akurat.
“Karena tujuan utama dari subsidi pupuk itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah,” demikian dikatakan oleh Johan Rosihan yang juga Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029 untuk periode keduanya ini. (red)
