HEADLINE

Kantor OJK NTB “Digedor”

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat “digedor” pada Senin 12 Februari 2024. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat “digedor” pada Senin 12 Februari 2024. Dalam aksi pagi tadi, puluhan mahasiswa melempari Kantor OJK NTB dengan sampah sayuran busuk.

Mahasiswa ini terdiri dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi NTB. Kemudian DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan netralitas OJK NTB dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pasalnya, beredar dokumentasi kupon sembako yang dibagikan oknum caleg memuat nama OJK.

Dimana hal itu mengindikasikan adanya ketidaknetralan OJK NTB dalam kontestasi politik di tahun 2024 ini. Selain membawa sayur busuk, massa aksi juga membawa sebanyak empat spanduk karangan bunga.

Dalam karangan bunga itu, bertuliskan kritikan keras terhadap OJK NTB yang dinilai tidak netral. “Turut berduka cita atas matinya integritas OJK NTB,” tulis karangan bunga yang dibawa oleh para mahasiswa.

Bahkan, aksi mahasiswa itu sempat diwarnai kericuhan oleh aparat yang melarang mahasiswa masuk ke Kantor OJK NTB. Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar dalam orasinya mengatakan telah mengetahui oknum salah satu caleg ini.

Baca Juga:  34 TPS di Bima Gelar PSU

Dimana berkampanye dengan membagikan kupon bansos yang ada logo OJK. Disinyalir dana itu dari dana FKIJK OJK NTB. “OJK berubah menjadi otoritas politik. Bagi kupon bagi sembako tapi diminta untuk pilih caleg,” katanya.

“Hari ini hari tenang (pemilu) tapi kita tidak bisa tenang gara-gara ulah OJK. Kita tidak pernah setuju jika kekuasaan disalahgunakan,” imbuhnya. Dia mengatakan seharusnya dana FKIJK diperuntukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB.

Apalagi saat ini NTB nomor satu di Indonesia dengan kredit macet Pinjol tertinggi. Itu membuktikan literasi keuangan masyarakat NTB masih buruk. “Patut diduga uang-uang yang kita tabung di bank, koperasi digunakan untuk membiayai kampanye Caleg,” ujar dia.

Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman juga mengkrtisi sikap OJK NTB yang diduga mencederai kepercayaan publik. Karena diduga membocorkan data perbankan pada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Baca Juga:  Perolehan Suara Caleg PDIP Rachmat Hidayat Masih Unggul Telak

Bahkan juga diduga menyalahgunakan dana untuk literasi keuangan. “OJK sekarang berubah jadi Otoritas Jasa Kampanye,” ujarnya. “Ini sangat buruk dan menciderai kepercayaan publik,” lanjut dia. Pihaknya meminta OJK pusat segera bersikap.

Merema mendorong OJK Pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga melakukan audit kinerja OJK NTB. “Kami meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan juga mengaudit OJK NTB terkait penyimpangan dan dugaan pelanggaran netralitas,” kata dia.

OJK NTB diminta untuk memberikan klarifikasi terkait adanya paket sembako yang didistribusikan caleg dengan nama OJK. Sebelumnya Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy melalui siaran pers telah membantah tuduhan tersebut.

Dia membantah OJK NTB membocorkan data perbankan ke salah satu guru besar di Mataram yang tidak memiliki kepentingan dalam mengakses data. “Menegaskan bahwa pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga,” tuturnya.

Baca Juga:  Bank NTB Syariah Tumbuh Lebih Baik

“Serta memastikan tidak ada kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK,” sambungnya. Pemberian dokumen hasil pemeriksaan, kata dia, hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan.

“Dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan,” tegas Rico Rinaldy. Tak hanya itu, dia juga menepis soal dugaan keterlibatan OJK NTB dalam berbagi sembako bersama caleg.

“Menegaskan bahwa Kantor OJK Provinsi NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako,” ujarnya. “Dan mengadakan kegiatan bersama calon legislatif manapun selama masa kampanye pemilu,” tegasnya.

“OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai,” sambungnya lagi menjelaskan. “Hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan, yang tidak memiliki afiliasi politik sama sekali,” tutupnya. (red)