NUSRAMEDIA.COM — Komisi I DPRD NTB menyoroti kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 10 miliar. Terlebih ditengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19.
Najamuddin Moestofa-Anggota Komisi I DPRD NTB mengaku terkejut melihat nilai anggaran yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar tersebut. “Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih,” ujarnya di Mataram, Jumat.
Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda. Dalam rapat pada Rabu (11/5) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.
“Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp 420.640.000,” ujarnya. “Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu,” tambah anggota DPRD NTB jebolan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Timur tersebut.
Dirincikannya, item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp 1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp 4.314.974.577. Kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp 2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp 2.017.189.249.
“Lima item ini sudah mencapai Rp 10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp 1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di refocusing,” sesalnya. Masih ditambahkannya, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui satu program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021, total realisasi sebesar Rp 134.073.978.735, dari pagu Rp 142.297.697.545.
“Angka Rp 142 miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga,” tegas Najamuddin. Oleh karenanya, Najamuddin meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan disaat kondisi APBD kritis.
“Tolonglah supaya perencanaan dihitung matang. Kan ini aneh disaat semua mata anggaran di refocusing, tapi anggaran kebutuhan kepala daerah justru tidak,” sesalnya lagi. Tak hanya itu, anggota DPRD NTB Ruslan Turmudzi juga mempertanyakan kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar.
Mengingat saat ini kondisi keuangan daerah dalam dua tahun terakhir terdampak akibat COVID-19. Belum lagi APBD NTB saat ini masih menanggung hutang Tahun 2021 yang nilainya mencapai Rp 227 miliar lebih dan harus dibayarkan di Tahun 2022. “Ini menjadi keprihatinan kita bersama di tengah kondisi tidak menentu dan hutang ada anggaran sebesar itu. Justru anggaran untuk masyarakat minim,” ujarnya prihatin.
Diketahui kondisi APBD NTB tidak sehat akibat adanya tanggungan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 227,6 miliar yang belum bisa dibayar di APBD 2021. Sementara pada bulan Mei 2022 sudah harus dibayarkan. Hutang ini muncul karena Pemprov NTB pada akhir Desember 2021, tidak punya cukup uang untuk membayar seluruh program kegiatan. (red)
