Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST. (Ist)
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung sebagai respons terhadap permasalahan harga dan penyerapan hasil panen petani yang belum optimal di berbagai daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST, menyampaikan keterlibatannya sebagai salah satu anggota Panja tersebut dan mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha tani, untuk menyampaikan masukan secara langsung.

“Panja ini dibentuk agar DPR RI bisa lebih fokus dan mendalam mencari solusi konkret atas masalah penyerapan gabah dan jagung, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Baca Juga:  Ketua DPRD NTB Tekankan Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Transparansi Anggaran Bencana

“Saya berharap teman-teman di lapangan bisa menyampaikan aspirasi dan kondisi riil, agar masalah ini bisa diurai dengan baik dan petani segera mendapat kepastian harga,” sambung Johan Rosihan, Rabu (23/04/2025).

Johan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN pangan, pelaku distribusi, dan petani agar ekosistem penyerapan gabah dan jagung berjalan secara adil, efisien, dan berpihak pada petani.

Menurutnya, kehadiran Panja ini diharapkan menjadi ruang advokasi bersama agar harga di tingkat petani sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak atau praktik tata niaga yang merugikan.

Baca Juga:  HUT NTB ke-67 : "Gerak Cepat, NTB Hebat"

“Kami di Komisi IV membuka ruang selebar-lebarnya untuk mendengarkan suara dari bawah. Silakan sampaikan secara langsung atau melalui jalur komunikasi yang ada. Setiap masukan akan kami jadikan bahan kajian dalam Panja ini,” pungkasnya.

Panja Penyerapan Gabah dan Jagung akan mulai bekerja dalam waktu dekat dengan agenda mendengar aspirasi petani, meninjau langsung titik-titik rawan anjloknya harga, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyerapan dan pengelolaan stok pangan nasional. (red)