Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok, H. Abdul Hadi. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Lombok, Abdul Hadi, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalur selatan Pulau Lombok melalui skema jalan bypass dibandingkan jalan tol.

Opsi bypass dinilai lebih realistis karena menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah serta daya beli masyarakat di daerah. Menurut Hadi, komunikasi terkait rencana tersebut telah dilakukan sejak tahun lalu.

Yakni bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Sejumlah catatan teknis dan usulan juga telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai bahan penyempurnaan perencanaan.

Baca Juga:  Longsor Tutup Jalur Wisata Pusuk–Sembalun, Pemprov NTB "Gercep" Pulihkan Akses

“Kami sudah sampaikan berbagai catatan dan permintaan kepada kementerian. Saat ini tinggal penyempurnaan Detail Engineering Design (DED) serta persiapan pembangunan secara bertahap melalui jalur selatan,” ujar Hadi kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan jalur tersebut direncanakan dimulai dari kawasan selatan Lembar, kemudian terhubung ke jalur bypass menuju Gerung, bahkan berpotensi diperpanjang hingga Kayangan. Total panjang ruas yang dirancang mencapai sekitar 80 kilometer, sehingga diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarkawasan di Pulau Lombok, khususnya wilayah selatan.

Baca Juga:  Kolaborasi Berkah Bermakna : Bank NTB Syariah Siap Kawal Tata Kelola Keuangan BGN untuk Indonesia dan NTB

Dari sisi anggaran, kebutuhan pembangunan diperkirakan berada pada kisaran Rp2 hingga Rp3 triliun. Nilai tersebut dinilai masih rasional dibandingkan pembangunan jalan tol yang memerlukan investasi jauh lebih besar karena berbasis skema bisnis.

“Kalau tol sifatnya bisnis dengan perhitungan keuntungan. Kita khawatir kemampuan masyarakat untuk membayar tarif tol belum terlalu kuat. Selain itu, di beberapa daerah lain jalan tol juga masih relatif sepi,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai pembangunan bypass dengan sistem pengerjaan bertahap menjadi solusi paling memungkinkan saat ini. Selain lebih terjangkau secara anggaran, skema tersebut dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Lombok.

Baca Juga:  Apresiasi Semangat Warga dan Serap Berbagai Aspirasi, Ketua DPRD Sumbawa : "Sesuatu yang Kita Perjuangkan, Harus Dimenangkan"

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Hadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses perencanaan hingga realisasi pembangunan jalur tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan konektivitas daerah terus meningkat dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Lombok,” tegasnya. (*)