NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri bersiap meluncurkan Program Desa Berdaya, sebagai salah satu program unggulan dalam mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia.
Program ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya kelompok miskin ekstrem. Peluncuran akan digelar pada 16 Desember di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB.
Kepala Dinas DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menegaskan bahwa Desa Berdaya dirancang sebagai program yang sangat berorientasi pada ketepatan sasaran agar setiap intervensi benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
INTEGRASI DATA BPS : JAMINAN INTERVENSI TEPAT SASARAN
Hamdi menjelaskan bahwa keberhasilan Desa Berdaya bertumpu pada kekuatan data. Pemprov NTB sedang memfinalisasi kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk penandatanganan MoU pemanfaatan data resmi, untuk memastikan validitas sasaran program.
Sebanyak 144 pendamping desa yang disiapkan untuk 40 desa tahap pertama akan bekerja berdasarkan data DTSEN (Daftar Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) pada desil 1 dan desil 2, yang merupakan kategori keluarga paling rentan secara ekonomi.
“Tugas pertama mereka adalah verifikasi dan validasi data by name by address sesuai data BPS pada DTSEN di desil 1 dan desil 2,” jelas Hamdi.
Pendamping akan mendampingi sekitar 50 kepala keluarga (KK) dan menggunakan 39 indikator kemiskinan untuk memastikan intervensi benar-benar tepat sasaran. Semua data yang dikumpulkan langsung terintegrasi ke sistem BPS sebelum daftar final penerima ditetapkan.
TRANSFER ASET PRODUKTIF DAN KEWAJIBAN DUA SUMBER PENGHASILAN
Desa Berdaya tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga. Pendamping wajib mengidentifikasi potensi ekonomi desa serta minat usaha setiap keluarga penerima.
“Pendamping akan membantu membuat rencana usaha warga, mulai estimasi biaya, pengelolaan, peluang pemasaran hingga kelayakan usaha untuk berkelanjutan,” kata Hamdi.
Jika usaha dinilai layak, pemerintah akan menyalurkan transfer aset produktif sesuai bidang usaha yang direkomendasikan—mulai dari alat usaha kecil hingga sarana produksi pertanian atau peternakan.
Hamdi menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat akan didorong memiliki minimal dua sumber mata pencaharian, sebagai strategi memperkuat daya tahan ekonomi dan mencegah mereka kembali masuk kategori miskin ekstrem.
PENDAMPING LANGSUNG TURUN KE LAPANGAN USAI PELUNCURAN
Setelah peluncuran resmi pada 16 Desember, seluruh pendamping akan langsung bekerja di lapangan untuk melakukan pemadanan data, asesmen potensi usaha, dan pendampingan intensif kepada warga sasaran.
Dengan pendekatan berbasis data, transfer aset produktif, dan pendampingan terstruktur, Desa Berdaya diharapkan menjadi program transformatif yang mampu mengangkat ekonomi desa, memperluas kesempatan usaha, dan menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat NTB. (*)
