NUSRAMEDIA.COM — Program Desa Berdaya, yang merupakan inisiatif dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, akan segera dilaksanakan pada tahun 2026.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pendekatan transformatif, dimulai dengan empat desa di Kabupaten Sumbawa yang menjadi bagian dari tahap pertama pelaksanaan.
Keempat desa yang menjadi sasaran dalam tahap awal ini adalah Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Desa Lape. Semua desa tersebut teridentifikasi sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Program Desa Berdaya diharapkan dapat membantu mengangkat status sosial dan ekonomi masyarakat di desa-desa ini, dengan memberikan intervensi yang langsung menyasar kebutuhan dasar dan pengembangan kapasitas.
Jum’at (14/11/2025), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan bahwa empat desa di Kabupaten Sumbawa ini termasuk dalam 106 desa di NTB yang tercatat memiliki kemiskinan ekstrem.
Verifikasi data tengah dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang tepat sasaran. “Pendamping desa yang telah terpilih akan melakukan verifikasi dan validasi data, serta melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Keluarga di desa-desa tersebut,” ujarnya.
Hasil dari proses verifikasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk merancang intervensi yang efektif, termasuk bantuan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi.
Ditegaskan pula bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga akan memfasilitasi akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti listrik dan sanitasi untuk warga desa.
FOKUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Program Desa Berdaya Transformatif terbagi menjadi dua jenis intervensi utama. Pertama, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka.
Terutama keluarga yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, agar dapat memperoleh pekerjaan tetap dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kedua, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial untuk mendukung kebutuhan dasar, seperti Program Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), pengadaan sanitasi, penerangan listrik, dan memastikan akses pendidikan bagi anak-anak di desa-desa tersebut.
“Pendamping desa yang telah dilatih akan terus mengawal proses ini. Kami berharap program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membuka peluang untuk perubahan jangka panjang,” lanjut Hamdi.
KOMITMEN PEMPROV NTB TERHADAP PEMBANGUNAN
Di sisi lain, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Dalam RPJMD tahun 2025, tiga isu prioritas yang menjadi fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penyalahgunaan narkoba,” ungkap Iswandi.
Program ini juga menyasar sektor infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, yang diharapkan dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemprov NTB berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program yang terukur, dengan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. “RPJMD menjadi panduan kita dalam melaksanakan pembangunan. Setiap OPD harus bergerak dalam satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” tegasnya.
Dengan berbagai inisiatif ini, Pemprov NTB berharap dapat mendorong perubahan signifikan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus mewujudkan NTB sebagai provinsi yang lebih sejahtera dan mandiri di masa depan. (*)
