NUSRAMEDIA.COM — Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa, Edwin Perkasa, S.Ikom, menanggapi santai namun tegas terkait kabar pembekuan kepengurusan MPC PP Sumbawa oleh MPW Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ia menyatakan hingga saat ini belum pernah menerima SK pembekuan tersebut secara resmi. “Kapan suratnya dikirim ke saya?” tanya Edwin Perkasa, Senin 8 Desember 2025 di Sumbawa.
Edwin menilai langkah MPW NTB tersebut tidak sesuai prosedur organisasi. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan pembekuan harus melalui mekanisme yang jelas dan berjenjang.
“Saya hanya dikirim SP II dari MPW. SP I dan SP III tidak pernah saya terima. Tiba-tiba saya dianggap bukan pengurus. Ini lucu, seperti bukan organisasi besar saja cara MPW menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Lebih jauh, Edwin mengungkapkan bahwa MPW NTB justru menutup ruang komunikasi dengan pengurus MPC PP Sumbawa. Padahal, menurutnya, penyelesaian persoalan internal seharusnya dilakukan melalui dialog terbuka dan evaluasi bersama.
Terkait alasan pembekuan yang disebut berkaitan dengan konsolidasi KTA dan pembentukan PAC, Edwin menilai hal itu tidak masuk akal. Ia mengingatkan bahwa dirinya terpilih memimpin MPC berkat dukungan 24 PAC di Kabupaten Sumbawa.
“Wilayah Sumbawa tidak kecil, ada 24 kecamatan. Konsolidasi kami sempat terhambat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Edwin, jika pengumpulan KTA menjadi persoalan, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Sumbawa. Berdasarkan data yang ia terima, seluruh MPC di NTB masih berada di angka pencapaian di bawah 10 persen.
“Harusnya MPW melakukan evaluasi. Jangan hanya memberi tekanan dan menghakimi MPC. Bangun komunikasi yang baik. Jangan cuma main perintah—kontribusi MPW ke MPC juga nihil,” tegasnya.
Terkait pembentukan tim caretaker oleh MPW NTB, Edwin hanya tersenyum. Ia mempertanyakan dasar penunjukan pelaksana harian dan calon ketua yang bukan bagian dari kader maupun pengurus PP Sumbawa.
“Pemuda Pancasila ini organisasi besar, bukan warung kelontong yang bisa seenaknya diotak-atik. Tiba-tiba muncul nama calon ketua baru yang bukan kader. Sebenarnya siapa yang tidak paham mekanisme organisasi?” kritik Edwin.
Atas berbagai kejanggalan tersebut, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa secara tegas menolak pembekuan yang dikeluarkan oleh MPW NTB. “Kami menolak pembekuan tersebut karena tidak prosedural,” tutup Edwin. (*)
