MATARAM — Anggota DPRD NTB H Najanuddin Moestofa angkat bicara soal berhembusnya kabar terkait stok Vaksin COVID19 di dua daerah lingkup NTB yaitu Kota Bima dan Kabupaten Lombok Tengah kosong.
Jika benar, ia mengaku cukup menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, kata dia, pemerintah harus jelas dalam melakukan pendistribusian vaksin hingga ke daerah-daerah.
Oleh karenanya, pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bersama pemda di kabupaten/kota harus melakukan verifikasi terkait vaksin.
“Misalnya di Bima, dan Lombok Tengah kenapa (vaksin) bisa langka? Seharusnya (pemerintah) mengecek dulu semuanya dengan sangat intensif dan dilakukan verifikasi,” ujarnya, Kamis (8/7) di Mataram.
Menurutnya, pendistribusian vaksin harus jelas dengan sasaran yang tepat, mengenai siapa yang wajib vaksin dan tidak. Sehingga tidak perlu terjadi kelangkaan dan bisa diatur dengan baik sesuai stok yang ada.
Maka dari itu, pemerintah diminta melakukan verifikasi agar menuai kejelasan soal vaksinasi. “Ndak boleh ada yang mengatakan bahwa ada dua kabupaten di NTB ini ada yang langka (vaksin),” kata politisi PAN ini.
“Kalau langka harus kita sama-sama langka dong. Nah, disinilah peran pemerintah provinsi sebagai lembaga konektif,” demikian Najamuddin Moestofa menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, H Lalu Hamzi Fikri yang dikonfirmasi menepis soal kekosongan atau kelangkaan vaksin. Pasalnya, vaksin yang diperuntukan bagi kedua daerah di NTB itu sudah terdistribusi.
“Biasanya di drop ke Puskesmas. Kemungkinan yang dimaksud kosong adalah vaksin stok di gudang Kota Bima. Karena distribusi ke Saryankes,” kata mantan Direktur RSUD Provinsi NTB ini.
Dijelaskan Hamzi Fikri, vaksin untuk Kota Bima sudah terdistribusi. Sebelumnya vaksin dari pusat tiba di NTB pada 6 Juli lalu langsung diberangkatkan pada malam hari.
Keesokan harinya, malah vaksin untuk Kota Bima sudah bisa digunakan sebanyak 3.100 dosis. “Untuk Kota Bima vaksin baru datang sore langsung berangkat 6 Juli malam. Sampai Bima 7 Juli, sudah bisa dipakai pelayanan sebanyak 3.100 dosis,” ungkapnya.
“Begitu juga untuk Lombok Tengah, tanggal 8 Juli sudah diambil (terdistribusi) 5.000 dosis,” tambah Hamzi Fikri menerangkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan vaksinasi terus dilakukan evaluasi oleh pihaknya. Bahkan saat ini proses tersebut sedang berjalan.
Begitupun dari sisi koordinasi dengan pihak pusat terus intens dilakukan. “Evaluasi sedang berjalan. Percepatan (vaksinasi) terus dilakukan, termasuk koordinasi dengan pusat untuk kelangsungan dropan vaksin,” demikian Kadikes NTB. (red)
