NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa, ketahanan air harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional.
Ancaman kekeringan dan bencana alam, menurutnya, perlu dijawab dengan kebijakan yang mampu melindungi petani sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johan Rosihan tepatnya dalam Talkshow Kabar Nusantara bertajuk “Menjaga Pangan dan Air di Tengah Ancaman Bencana”.
Talkshow itu membahas krisis air dan ancaman pangan, kesiapan infrastruktur irigasi, perlindungan petani, hingga penanganan dampak erupsi gunung berapi.
“Menjaga air sesungguhnya adalah menjaga pangan,” ujar Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) 1 Pulau Sumbawa tersebut.
“Ketika air terganggu, dampaknya langsung dirasakan petani, kemudian menjalar kepada produksi pangan dan akhirnya menyentuh kehidupan masyarakat luas,” imbuh Johan.
Kekeringan Harus Dijawab dengan Kebijakan Jangka Pendek dan Panjang
Menurut Johan Rosihan, respons terhadap kekeringan perlu berjalan dalam dua jalur sekaligus. Dalam jangka pendek, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh air bersih dan petani terdampak mendapatkan dukungan dengan cepat.
Dalam jangka panjang, kebijakan perlu diarahkan pada penguatan sumber air, embung, waduk, daerah resapan, rehabilitasi irigasi serta perlindungan daerah aliran sungai.
Legislator Senayan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai persoalan air tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Sistem air harus dilihat secara utuh.
Yaitu, kata Johan, mulai dari hutan dan daerah tangkapan air di hulu, waduk dan bendungan, jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, hingga air benar-benar sampai ke lahan pertanian.
“Bendungan penting, tetapi hutan dan daerah resapan adalah bendungan alami yang juga harus kita jaga. Kedaulatan pangan tidak dimulai dari gudang beras, tetapi dari tetes air yang berhasil kita jaga di hulunya,” ujarnya.
Petani Jangan Menanggung Sendiri Risiko Perubahan Iklim
Mantan Anggota DPRD Provinsi NTB tiga periode itupun juga memberikan perhatian khusus terhadap posisi petani yang menghadapi risiko gagal panen akibat kekeringan.
Ia menegaskan petani tidak semestinya menanggung sendiri risiko perubahan iklim. Karena itu, skema perlindungan melalui bantuan sarana produksi, asuransi pertanian, rehabilitasi lahan dan dukungan pascabencana harus mudah diakses serta tepat sasaran.
Oleh karenanya, perlindungan petani memang menjadi salah satu fokus utama yang dirumuskan dalam talkshow tersebut. “Petani bukan sekadar penerima bantuan,” tegasnya.
“Mereka adalah penjaga pangan bangsa. Melindungi petani berarti menjaga keberlanjutan pangan seluruh rakyat Indonesia,” sambung Johan Rosihan.
Komisi IV DPR Kawal Ketahanan Pangan
Dalam konteks fungsi DPR, Johan mengatakan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan dan anggaran agar semakin berpihak pada penguatan ketahanan pangan.
Perhatian tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga rehabilitasi jaringan irigasi, efisiensi penggunaan air, pengembangan embung, konservasi sumber air, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, strategi ketahanan pangan kedepan setidaknya perlu menghubungkan lima agenda besar, yakni menjaga hutan dan DAS sebagai sumber air, meningkatkan kapasitas penyimpanan air.
Termasuk pula memperbaiki efisiensi irigasi, mengembangkan pertanian adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperkuat perlindungan terhadap petani.
Pemulihan Pascabencana Harus Menyentuh Kehidupan Masyarakat
Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI itu menambahkan, pendekatan serupa diperlukan dalam menghadapi erupsi gunung berapi.
Penanganan bencana harus berlanjut dari fase penyelamatan menuju pemulihan kehidupan masyarakat. Termasuk rehabilitasi lahan pertanian, sumber air, irigasi, lingkungan dan kegiatan ekonomi warga.
Oleh karenanya, masih kata Johan Rosihan, pemulihan pertanian dan lingkungan serta koordinasi lintas sektor sebagai bagian penting penanganan pascaerupsi.
“Ukuran keberhasilan penanganan erupsi bukan hanya ketika abu berhenti turun. Kita harus melihat apakah petani sudah dapat kembali menanam, air bersih tersedia, anak-anak kembali belajar dan ekonomi masyarakat kembali bergerak,” katanya.
Karena dampak bencana menyentuh banyak sektor, Johan mendorong koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga terkait.
Menurutnya, persoalan pertanian, lingkungan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial harus dipandang sebagai satu rangkaian pemulihan.
“Yang terdampak bukan hanya sawahnya, tetapi seluruh kehidupan masyarakatnya. Karena itu negara juga harus bekerja secara terpadu,” ujar Johan Rosihan.
Menjaga Air untuk Menjaga Masa Depan
Wakil Rakyat di Senayan kelahiran asli Sumbawa itu menutup dengan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya air, tanah dan sumber daya alam yang besar.
Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.
“Menjaga hutan berarti menjaga mata air. Memperbaiki irigasi berarti menjaga sawah. Melindungi petani berarti menjaga pangan,” kata Johan Rosihan.
“Ketika bencana datang, negara harus hadir bukan hanya untuk menyelamatkan hari ini, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki harapan untuk bangkit kembali esok hari,” pungkasnya. (*)
