NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kegiatan itu berlangsung pada 8 Oktober 2025 lalu. Dikesempatan ini, Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company dan Danantara Indonesia.
Johan Rosihan yang dikonfirmasi pada Minggu (12/10/2025) membenarkan adanya perihal kegiatan tersebut. Menurut dia, kegiatan itu bertujuan memperkuat pemahaman.
Termasuk koordinasi antara pemerintah, distributor, penyuluh, dan kelompok tani agar sistem penyaluran pupuk bersubsidi semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Acara yang berlangsung di Aula Hotel Nirmala Center Sumbawa itu turut dihadiri Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, dan Pusri Palembang yang tak lain adalah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia.
Kemudian unsur Dinas Pertanian, distributor pupuk, dan ratusan petani dari berbagai kecamatan yang ada di lingkup Kabupaten Sumbawa. Dikesempatan itu Johan Rosihan menyampaikan beberapa hal.
Ia menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian nasional yang harus dikelola dengan baik agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil.
“Kita tidak kekurangan pupuk secara nasional, karena kapasitas produksi nasional mencapai hampir 14 juta ton per tahun. Tetapi masalahnya adalah bagaimana distribusinya, akurasinya, dan keadilannya di lapangan,” tegasnya.
“Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton tahun 2025, tapi tetap harus kita kawal agar benar-benar sampai ke petani yang berhak,” sambung Johan Rosihan.
Legislator PKS Senayan asal Sumbawa itu juga menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dan alokasi subsidi pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 23 juta ton.
Sementara, kata dia, alokasi subsidi hanya sekitar 9 juta ton. Hal ini, menurut Johan, menuntut optimalisasi penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati agar produktivitas tetap terjaga tanpa membebani petani.
“Kita perlu mengembalikan semangat kemandirian dan inovasi pertanian,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal cukup vocal tersebut.
“Pupuk organik seperti Petroganik dan NPK Pelangi harus terus didorong penggunaannya. Ini bukan hanya soal subsidi, tapi keberlanjutan ekosistem pangan kita,” tambahnya.
Untuk diketahui, kegiatan Bimtek itu juga menjadi wadah dialog antara produsen pupuk dan pengguna di tingkat lapangan. Para peserta juga diberikan penjelasan.
Terutama mengenai mekanisme baru dalam sistem e-RDKK dan i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang diharapkan mampu memperbaiki validitas data dan mempercepat distribusi pupuk ke petani.
Sementara itu, Perwakilan PT Pupuk Indonesia menyampaikan bahwa perusahaan senantiasa menyiapkan stok pupuk bersubsidi di atas ketentuan minimum pemerintah.
Hingga awal Oktober 2025, stok nasional tercatat di atas 200 persen dari stok minimum untuk memastikan tidak ada kelangkaan di musim tanam pertama.
Selain memperkuat aspek teknis distribusi, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pengawasan bersama. Johan Rosihan mengajak semua pihak, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, dan aparat pengawas untuk menjaga integritas.
Terutama dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. “Jangan ada lagi keluhan pupuk langka di musim tanam. Kita ingin memastikan setiap butir pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang berhak. Ini bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tegasnya.
Acara berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dan diskusi lapangan antara peserta dan narasumber dari Pupuk Indonesia Group. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama.
Ini untuk memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi berbasis data dan teknologi, serta memperluas edukasi kepada petani agar bijak menggunakan pupuk sesuai rekomendasi teknis pertanian. (red)
