NUSRAMEDIA.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bapenda Kabupaten Lombok Tengah menggelar koordinasi melalui Rapat Evaluasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Bapenda Kabupaten Lombok Tengah dengan dihadiri Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Provinsi NTB, Hamid Fahmi Ardiyanto, S.E., M.Ec.Dev., bersama staf dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Wilayah II.
Rapat ini menjadi forum koordinasi antara Bapenda Provinsi NTB dan Bapenda Kabupaten Lombok Tengah untuk mengevaluasi pelaksanaan serta realisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan menyelaraskan langkah antarpemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi Penerimaan
Evaluasi opsen PKB dan BBNKB menjadi aspek penting dalam melihat pelaksanaan pemungutan serta perkembangan realisasi penerimaan daerah. Melalui forum ini, kedua instansi dapat melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembahasan mengenai realisasi penerimaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemantauan kinerja pendapatan daerah. Dengan koordinasi yang terarah, berbagai informasi terkait pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
Perkuat Sinergi Bapenda Provinsi dan Kabupaten
Kehadiran Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Provinsi NTB bersama staf dan UPTD UPPRD Wilayah II menunjukkan pentingnya keterlibatan unsur teknis dalam koordinasi pengelolaan pajak daerah.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan serta pengelolaan penerimaan yang lebih terkoordinasi. Komunikasi antarlembaga juga menjadi salah satu unsur penting dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas, khususnya dalam pengelolaan opsen PKB dan BBNKB.
Dorong Pengelolaan Pajak Daerah yang Terkoordinasi
Melalui Rapat Evaluasi Opsen PKB dan BBNKB ini, Bapenda Provinsi NTB dan Bapenda Kabupaten Lombok Tengah memperkuat koordinasi dalam mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Forum tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih tertib dan terarah melalui komunikasi serta evaluasi berkelanjutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pengelolaan pajak daerah agar berjalan selaras dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi, sehingga penerimaan daerah dari sektor PKB dan BBNKB dapat terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. (*)
