NUSRAMEDIA.COM — Di tengah gelombang disrupsi teknologi dan pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa peran kepemimpinan manusia tetap menjadi faktor utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Selasa (02/06/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, serta dihadiri sejumlah kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, dan pejabat pemerintah dari berbagai kabupaten/kota di NTB.
Sebanyak 61 peserta mengikuti pelatihan strategis tersebut, terdiri dari pejabat Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, dan pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran para peserta menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi dalam menghadapi perubahan yang semakin dinamis.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menyoroti berbagai tantangan global yang kini dihadapi pemerintah, mulai dari revolusi teknologi dan AI, dinamika geopolitik dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan masyarakat.
Menurutnya, perubahan yang berlangsung cepat menuntut birokrasi untuk bertransformasi. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus mampu menjadi motor perubahan yang menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Umi Dinda mengakui bahwa teknologi AI telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan. AI mampu membantu analisis data, mempercepat layanan administrasi, dan meningkatkan efisiensi kerja birokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan mampu menggantikan esensi kepemimpinan manusia.
Menurutnya, kemampuan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, membangun kepercayaan publik, menyatukan berbagai kepentingan, serta memimpin perubahan merupakan kualitas yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemimpin.
“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Umi Dinda menyampaikan apresiasi atas kembali terselenggaranya PKN Tingkat II di NTB setelah vakum selama delapan tahun. Ia menilai momentum tersebut sangat penting untuk melahirkan pemimpin birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Kepada para peserta yang sebagian besar telah memiliki pengalaman panjang di dunia birokrasi, ia berpesan agar tidak berhenti belajar dan terus membuka diri terhadap perubahan.
“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mendorong semakin banyak perempuan mengambil peran strategis dalam kepemimpinan birokrasi. Menurutnya, perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi organisasi maupun masyarakat.
Penguatan kapasitas kepemimpinan birokrasi, lanjutnya, menjadi faktor penting dalam mendukung agenda pembangunan NTB yang saat ini berfokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Agenda tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026, Pemerintah Provinsi NTB berharap lahir generasi pemimpin birokrasi yang mampu menerjemahkan visi pembangunan menjadi kebijakan dan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” pungkas Umi Dinda.
Pelatihan ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin birokrasi masa depan yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki visi, keberanian berinovasi, serta kemampuan memimpin perubahan di tengah era digital yang terus berkembang. (*)
