NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. M. Berlian Rayes SAg. M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umumnya yang komprehensif, menggarisbawahi pentingnya fase Penguatan Pondasi Transformasi ini.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda kabupaten Sumbawa mewakili Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Staf Ahli Bupati Sumbawa I Ketut Sumadi Arta SH para , Kepala OPD, serta berbagai pimpinan organisasi politik, masyarakat, tokoh agama, pendidikan, dan insan pers.
Mengawali pandangannya, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra M Taufiq mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat undang-undang untuk memastikan arah pembangunan jangka menengah yang terukur.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2025-2045 yang menetapkan empat tahap pembangunan, Fraksi Gerindra memandang bahwa RPJMD 2025-2029 adalah fase krusial yang menitikberatkan pada penguatan pondasi transformasi pembangunan daerah.
“Pemerintahan Jarot-Ansori merupakan titik tolak pembangunan jangka panjang daerah. Maka benar-benar harus mampu bekerja keras, mengingat peletakan pondasi pembangunan jangka panjang akan sangat bergantung kepada upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan jangka menengah,” tegas M Taufiq
Fraksi Gerindra menganalisis kelima misi utama RPJMD yang mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”:
1. Misi I: Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Unggul. Fraksi Gerindra mendukung penuh program peningkatan pendidikan, termasuk beasiswa penuh untuk kedokteran dan farmasi bagi anak-anak Sumbawa, dengan catatan kriteria harus adil dan setara. Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan (RSU dan Puskesmas) menjadi prioritas. Fraksi juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, jaminan sosial, dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya terkait persoalan sosial yang masih sering timbul.
2. Misi II: Pemerintahan dan Birokrasi Unggul. Fraksi Gerindra mengakui bahwa konsep Good and Clean Governance sering didengungkan namun implementasinya belum optimal. Meski demikian, Fraksi yakin pemerintahan Jarot-Ansori mampu mewujudkannya, apalagi dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan digitalisasi pelayanan publik yang akan memacu kerja lebih cepat, akuntabel, dan transparan.
3. Misi III: Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul. Kabupaten Sumbawa yang kaya SDA memerlukan strategi pengelolaan yang baik dan terpadu. Fraksi Gerindra mendukung penuh eksplorasi pengelolaan SDA dan lingkungan agar memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi kemajuan Sumbawa.
4. Misi IV: Perekonomian Maju. Fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian/agribisnis dan agroindustri adalah pilihan realistis. Sektor pertanian menjadi pengungkit terbesar ekonomi Sumbawa. Namun, mereka menyoroti kurangnya effort pemerintah dalam pengembangan agroindustri. Fraksi mendorong peningkatan agroindustri dan sinergi dengan program pusat terkait industrialisasi dan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah komoditas unggulan.
5. Misi V: Masyarakat Sejahtera.Fraksi Gerindra berpandangan bahwa terwujudnya masyarakat sejahtera akan tercapai jika keempat misi di atas dilaksanakan secara konsisten dan dipastikan berjalan dengan baik. Mereka juga menekankan pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. “Mungkin ini sepele kedengarannya, tapi itulah sebuah kejujuran dan harapan yang kami sampaikan,” ujar Taufiq
Sebelum mengakhiri pandangan umum, Fraksi Partai Gerindra yang diketuai oleh Andi Rusni, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mereka berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan. (red)
