NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data dengan mengintegrasikan 921 data pembangunan yang berasal dari 43 perangkat daerah.
Langkah strategis ini dilakukan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri guna menghadirkan satu referensi data pembangunan yang akurat, terstandar, dan dapat digunakan bersama dalam proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan.
Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang berlangsung di Mataram, Senin (2/6).
Kegiatan ini melibatkan produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Penguatan tata kelola data menjadi perhatian serius Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang terukur dan berbasis bukti.
Pemerintah Provinsi NTB meyakini bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui data yang valid, terintegrasi, dan terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan menggunakan referensi yang sama.
“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Menurut Aka, sapaan akrabnya, selama ini masih ditemukan perbedaan data antarinstansi maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
Karena itu, penyelarasan standar data, metadata, kode wilayah administrasi, hingga mekanisme interoperabilitas menjadi bagian penting yang sedang dipersiapkan dalam proses integrasi.
Ia menegaskan bahwa integrasi data bukan sekadar menghubungkan dua sistem digital, melainkan membangun kesamaan referensi data pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Yang sedang kita bangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.
Integrasi tersebut diyakini akan memberikan berbagai manfaat strategis, mulai dari menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi anggaran melalui pengurangan duplikasi pengumpulan data, hingga memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menyebut integrasi data sebagai fondasi utama dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis bukti atau evidence-based policy. Menurutnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” katanya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis pembangunan, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.
Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Integrasi data tersebut menjadi tonggak penting menuju tata kelola pemerintahan NTB yang semakin modern, transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. (*)
