Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, S.T., M.Si., menghadiri pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemkab Bima. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Bima memperkuat sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, S.T., M.Si., menghadiri pertemuan koordinasi dengan jajaran Pemkab Bima yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Bima, belum lama ini.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Bupati Bima, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, serta seluruh pejabat eselon III terkait. Fokus utama pertemuan adalah percepatan dan penguatan tata kelola bangunan serta fasilitas pabrik garam di Kabupaten Bima, sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor kelautan.

Baca Juga:  Pemkab Sumbawa Tak "Tutup Mata", DLH Siapkan Sejumlah Langkah Atasi Persoalan Sampah

Selain pabrik garam, forum juga membahas finalisasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kore, Kecamatan Sanggar. Lokasi ini dinilai sangat potensial karena menjadi sentra hasil tangkapan unggulan seperti tuna, marlin, dan komoditas perikanan strategis lainnya.

Kepala Dislutkan NTB, Muslim, menegaskan bahwa penguatan tata kelola industri kelautan harus dibarengi dengan kepastian arah bisnis. Ia menyoroti pentingnya dokumen business plan dan mitigasi risiko sebagai dasar pengelolaan pabrik garam agar memiliki target jelas dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Plh Sekda NTB : OPD Wajib Bergerak Cepat Adaptasi SOTK Baru

“Tanpa business plan dan mitigasi risiko, pengelolaan pabrik garam akan sulit berkembang. Ini harus menjadi perhatian serius agar investasi yang sudah ada benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegas Muslim.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peta jalan peningkatan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan melalui optimalisasi tempat pelelangan ikan (TPI), penguatan hilirisasi, serta penyusunan peraturan bupati tentang pembinaan kegiatan usaha dan penegakan hukum melalui sanksi administrasi.

Wakil Bupati Bima menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menjadikan pengelolaan pabrik garam sebagai agenda prioritas tahun 2026. Pemkab juga berkomitmen mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima agar segera menuntaskan dokumen perencanaan usaha pabrik garam.

Baca Juga:  HUT Sumbawa ke-67, Ketua DPRD : Momentum Titik Balik Menuju Tau dan Tana Samawa Lebih Maju dan Sejahtera

“Kami siap mengatensi penuh pengelolaan pabrik garam agar benar-benar optimal dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Wakil Bupati.

Melalui koordinasi lintas pemerintah daerah ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bima dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung program hilirisasi industri agrokemaritiman di Provinsi NTB. (*)