NUSRAMEDIA.COM — Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah strategis dalam mengawal program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kepala Diskop UKM NTB, H. Wirawan Ahmad, menggelar rapat koordinasi (Rakor) secara daring melalui Zoom Meeting bersama Kepala Dinas Koperindag dan UKM kabupaten/kota se-NTB, beberapa hari lalu bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas Diskop UKM NTB.
Rakor ini membahas teknis pengisian laporan KDKMP sekaligus pengenalan sistem kerja berbasis dashboard yang akan menjadi alat kendali pemerintah dalam memantau progres pembangunan dan operasional koperasi Merah Putih di seluruh wilayah NTB.
Dalam sambutannya, Wirawan Ahmad menegaskan bahwa Rakor ini sangat strategis, terlebih setelah dirinya resmi dilantik beberapa hari sebelumnya. Ia menyebut jabatan yang diembannya sebagai amanah besar untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.
“Program KDKMP merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian besar di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Kesuksesannya tidak bisa dicapai jika kita berjalan sendiri-sendiri,” tegas Wirawan.
Ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas level pemerintahan, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi yang kuat agar setiap tahapan KDKMP dapat dipantau, dievaluasi, dan segera diintervensi jika menemui kendala.
Sebagai instrumen pemantauan, Diskop UKM NTB memperkenalkan dashboard KDKMP yang memuat indikator kelembagaan, legalitas dan kepatuhan, infrastruktur dan pembangunan fisik, serta operasional dan kesehatan usaha koperasi. Dashboard ini akan menjadi alat kontrol utama untuk monitoring mingguan, dasar pengambilan keputusan, serta bahan pelaporan berjenjang hingga tingkat nasional.
Berdasarkan data terakhir, dari 1.166 KDKMP yang terdaftar, sebanyak 454 koperasi telah masuk portal, 249 koperasi dalam tahap pembangunan, dan 176 koperasi belum dapat dibangun karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Kendala terbesar adalah persoalan lahan, disusul faktor cuaca, keterbatasan tenaga kerja, dan hambatan teknis lainnya.
Melalui dashboard tersebut, setiap koperasi akan dikategorikan dalam zona hijau, kuning, atau merah. Zona hijau menunjukkan koperasi siap berjalan, zona kuning memerlukan pembinaan, sedangkan zona merah membutuhkan intervensi serius. Evaluasi akan dilakukan secara rutin setiap minggu dengan fokus utama pada koperasi zona kuning dan merah.
“Tahap pembangunan ini menuntut peran aktif Diskop Provinsi, Diskop Kabupaten/Kota, PT Agrinas, serta pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi lapangan,” jelas Wirawan.
Terkait persoalan lahan, Diskop UKM NTB bersama BPKAD Provinsi telah melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan penggunaan tanah milik Pemprov NTB. Sebanyak 49 persil lahan ditargetkan rampung diverifikasi paling lambat minggu depan dan diharapkan menjadi role model bagi pemerintah kabupaten/kota dan desa dalam penyediaan lahan KDKMP.
Ke depan, Pemprov NTB juga akan menggelar Rakor lanjutan yang melibatkan Sekda, BPKAD, Dinas Koperasi dan UKM, Korem, serta Kodim untuk mempercepat penyediaan lahan bagi program KDKMP.
Dengan dukungan dashboard kendali dan penguatan koordinasi lintas sektor, Diskop UKM NTB optimistis seluruh KDKMP dapat segera masuk zona hijau dan berkontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Barat. (*)
