NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memperkuat kolaborasi strategis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Rabu (7/5/2026).
Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan pelayanan publik serta penyebarluasan informasi terkait obat dan makanan di tengah pesatnya perkembangan digital.
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Aula BBPOM Mataram tersebut dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik bertema “Sinergi Pelayanan Publik yang Transparan dan Adaptif di Era Transformasi Digital.”
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso, menegaskan bahwa sinergi ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan edukasi masyarakat mengenai keamanan, legalitas, dan penggunaan produk obat maupun makanan secara bijak.
Menurutnya, salah satu perhatian utama saat ini ialah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang dapat membahayakan masyarakat, terutama generasi muda.
“Kerja sama ini diharapkan memperluas jangkauan informasi obat dan makanan. Yang paling penting adalah penanganan penyalahgunaan obat-obatan seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, dan zat lainnya yang merugikan masyarakat,” ujar Yogi.
Tak hanya fokus pada pengawasan, kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mempermudah proses registrasi dan sertifikasi produk bagi pelaku UMKM lokal. Dengan izin edar resmi, produk-produk daerah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di pasar nasional hingga internasional.
Langkah ini diyakini dapat menjadi dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat NTB melalui peningkatan daya saing produk lokal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Ahsanul Khalik, menekankan bahwa transformasi digital harus dimaknai lebih luas daripada sekadar penggunaan teknologi atau aplikasi.
Menurutnya, transformasi digital sejati adalah perubahan budaya kerja yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Ahsanul juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni derasnya arus hoaks terkait obat, kosmetik, dan pangan di media sosial.
Ia menyebut terdapat tiga persoalan utama yang perlu diatasi bersama, yaitu cepatnya penyebaran disinformasi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta pola komunikasi publik yang masih bersifat satu arah.
“Transformasi digital harus berbasis data, dikelola oleh SDM yang bijak, serta didukung budaya kerja yang responsif dan terbuka. Masyarakat saat ini tidak hanya ingin diberitahu, tetapi juga ingin didengar,” tegasnya.
Melalui sinergi antara BBPOM Mataram dan Dinas Kominfotik NTB, pemerintah berharap edukasi mengenai obat dan makanan aman dapat tersampaikan lebih luas dan efektif.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi upaya nyata melindungi masyarakat dari produk berbahaya serta meningkatkan kecerdasan digital masyarakat dalam memilah informasi di ruang maya. (*)
