NUSRAMEDIA.COM — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan transformasi digital pemerintahan yang aman, andal, dan terpercaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital Provinsi NTB yang digelar di Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/4/2026).
Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa hampir seluruh proses tata kelola pemerintahan kini telah berbasis digital—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik hingga komunikasi pemerintahan. Kondisi ini membuka peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga membawa risiko signifikan.
“Hari ini kita hidup dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga potensi lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak dikelola dengan aman,” tegasnya.
Karena itu, audit internal keamanan SPBE dinilai bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan secara sistematis oleh seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Wagub, audit internal memiliki peran strategis dalam tiga aspek utama: memastikan sistem memenuhi standar keamanan informasi, mendeteksi potensi kerentanan sejak dini, serta membangun kepercayaan publik melalui sistem digital yang akuntabel dan terlindungi.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan SPBE di NTB. Peran Inspektorat sebagai pengawal audit internal dinilai krusial, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) menjadi pengampu utama yang memastikan integrasi sistem, standar, dan infrastruktur berjalan optimal.
“Keamanan SPBE tidak bisa dibangun secara parsial. Harus ada sinergi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota. Kominfotik menjadi pengampu sistem, sementara Inspektorat memastikan pengawasan berjalan efektif,” jelasnya.
Wagub juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi semata, tetapi harus diiringi dengan penguatan manajemen risiko, perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital aparatur.
“Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko. Tetapi dengan audit yang kuat, transformasi digital akan menjadi kekuatan,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara, Didik Hardiyanto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi antara Kominfotik dan Inspektorat.
Ia menegaskan bahwa di era digital, ancaman siber dan risiko kebocoran data terus meningkat, sehingga keamanan sistem bukan lagi aspek pendukung, melainkan kewajiban utama dalam tata kelola pemerintahan.
“Tanpa keamanan yang baik, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dari seluruh kabupaten/kota se-NTB dan berlangsung selama dua hari.
Melalui penguatan audit internal dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern, tetapi juga aman, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. (*)
