NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tahun 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., di Gedung BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Senin (13/7).
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kemasyarakatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mohammad Husni, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi kompetensi merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mewujudkan birokrasi yang profesional sekaligus mendukung visi daerah Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera melalui penguatan kualitas SDM aparatur.
“Hari ini kita dibantu oleh teman-teman BPSDMD Provinsi NTB untuk menciptakan aparatur yang semakin unggul. Sebenarnya para peserta telah menjalankan tugas sebagai PPK di lapangan, namun melalui sertifikasi kompetensi ini kapasitas dan profesionalisme mereka semakin diperkuat,” ujarnya.
Menurut Sekda, peningkatan kompetensi ASN tidak lagi dipandang sebagai sekadar kegiatan formalitas, melainkan telah menjadi bagian penting dari sistem manajemen talenta yang akan menentukan pengembangan karier aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan terus memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparatur melalui berbagai program pelatihan teknis sebagai investasi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Secara khusus, Sekda mengingatkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki peran strategis dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, seorang PPK dituntut memiliki kompetensi yang memadai, memahami regulasi secara komprehensif, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pengambilan keputusan.
“Menjadi PPK bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Seorang PPK harus benar-benar memahami regulasi, terus belajar, banyak membaca, serta memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Integritas dan profesionalitas adalah harga mati dalam menjalankan amanah tersebut,” tegasnya.
Sekda berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu lulus uji sertifikasi dan menjadi PPK yang kompeten, profesional, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan BPSDMD Provinsi NTB akan terus diperkuat melalui berbagai program peningkatan kompetensi aparatur di masa mendatang.
Mengakhiri sambutannya, Sekda mengajak seluruh peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Human capital adalah kekuatan utama organisasi. Karena itu, mari kita terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun birokrasi yang profesional agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (*)
