NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, S.T., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan dedikasi tim gabungan Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jabalnusra bersama Balai Taman Nasional (TN) Tambora dalam menangani kebakaran hutan yang melanda kawasan Resor Piong sejak 5 Juli 2026.
Menurut Johan Rosihan, kerja keras para petugas di lapangan menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis tinggi bagi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Sumbawa.
“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada personel Manggala Agni, petugas Balai TN Tambora, dan Masyarakat Peduli Api yang telah bergerak sejak titik api pertama terdeteksi di Pos 4 Resor Piong. Mereka bertaruh nyawa menembus medan terjal dan berjalan kaki sekitar lima jam menuju lokasi kebakaran demi menyelamatkan kawasan konservasi yang menjadi warisan ekologis Tana Samawa,” ujar Johan.
Berdasarkan laporan yang diterima, kebakaran telah berdampak pada sekitar 1.900 hektare kawasan savana dan semak belukar yang membentang dari Pos Bayangan hingga bibir Kaldera Tambora. Meski menghadapi medan yang berat, cuaca ekstrem, dan vegetasi yang mudah terbakar, tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman secara intensif.
Johan menilai rangkaian penanganan yang dilakukan mulai dari pemadaman awal oleh personel resor, permintaan dukungan kepada Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jabalnusra, hingga penambahan 12 personel dari Seksi Wilayah III Mataram pada 8 Juli 2026 merupakan bukti bahwa sistem tanggap darurat kebakaran hutan di Nusa Tenggara Barat berjalan sesuai prosedur.
“Topografi yang terjal, angin kencang, dan vegetasi savana yang mudah terbakar menjadi tantangan nyata di lapangan. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan memobilisasi personel lintas wilayah hanya dalam hitungan hari merupakan capaian yang patut diapresiasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Johan meminta agar penyebab kebakaran diusut secara menyeluruh. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas manusia, mulai dari dugaan perburuan rusa, aktivitas pencari madu, hingga indikasi keterlibatan oknum pembawa tamu atau pendaki.
“Saya meminta penyebab dan pelaku diusut tuntas secara transparan. Kawasan konservasi bukan tempat untuk aktivitas ilegal. Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terus berulang,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan, Johan menegaskan komitmennya untuk mengawal penguatan anggaran pengendalian kebakaran hutan. Menurutnya, peningkatan kapasitas personel harus diikuti dengan dukungan peralatan yang memadai, seperti jet shooter, perlengkapan pemadaman, serta sarana mobilisasi menuju lokasi-lokasi yang sulit dijangkau.
Ia juga menilai kawasan konservasi di wilayah kepulauan seperti Tambora memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan penganggaran nasional karena memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan kawasan hutan di daerah lain.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami di DPR untuk memastikan anggaran perlindungan kawasan konservasi, khususnya di wilayah kepulauan yang aksesnya sulit seperti Tambora, tidak dipangkas secara pukul rata. Perlindungan hutan harus menjadi investasi jangka panjang bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Johan. (*)
