NUSRAMEDIA.COM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap realisasi penerimaan serta pelaksanaan pelayanan di Kantor Wilayah (Kanwil) I Mataram.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Provinsi NTB tersebut menjadi bagian dari upaya memantau perkembangan penerimaan pajak daerah sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Evaluasi Penerimaan dan Pelayanan Pajak
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, M. Zuhudy Kadran, S.STP., MM, membenarkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut.
Menurut Zuhudy, melalui kegiatan monev, Bapenda NTB berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak maupun penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya, Selasa (20/20/2026).
Dorong Peningkatan Kinerja Aparatur
Selain memantau realisasi penerimaan, Zuhudy menjelaskan bahwa evaluasi juga menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur. Langkah ini sekaligus untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan.
“Bapenda NTB terus berupaya memperkuat kinerja pemungutan pajak daerah guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin baik,” tegasnya.
Pengelolaan Pajak Daerah Berorientasi Pelayanan Publik
Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bapenda Provinsi NTB dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pengelolaan penerimaan pajak daerah diharapkan semakin optimal dan mampu mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. (*)
