NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Tiga kementerian sekaligus menilai kinerja pembangunan dan tata kelola daerah ini menunjukkan arah yang positif dan berkelanjutan.
Apresiasi tersebut datang dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4).
Forum strategis ini dihadiri Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran OPD, DPRD, serta para mitra pembangunan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan terletak pada kualitas perencanaan yang matang dan terarah. “Kalau perencanaannya baik, paling tidak kita sudah mengantongi 50 persen keberhasilan,” tegasnya.
Ia menekankan, perencanaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi strategis yang menentukan efektivitas kebijakan. Karena itu, setiap program harus disusun berbasis kebutuhan riil masyarakat serta terukur dalam implementasinya.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara program pusat dan daerah. Tanpa konektivitas yang kuat, pembangunan berisiko tidak memberikan dampak maksimal. “Kami ingin program pusat dan daerah tersambung dan berkolaborasi, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Apresiasi juga diberikan terhadap arah pembangunan NTB yang dinilai telah selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa merupakan kunci utama kemajuan daerah. “Kunci maju atau tidaknya daerah itu ada di desa,” katanya.
Ia secara khusus memuji program Desa Berdaya yang digagas Pemprov NTB. Program ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Menurutnya, penguatan desa tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok nasional. “Jika desa bergerak, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi tata kelola dan indikator pembangunan, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, juga memberikan penilaian positif.
Berdasarkan data BPS, indikator pembangunan NTB menunjukkan tren yang baik dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tetap positif dengan sektor pertanian sebagai penopang utama.
Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka di NTB juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, berada di kisaran 3 persen. Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam peningkatan lapangan kerja formal yang ditargetkan di atas 40 persen.
“Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan terhadap target nasional,” ujarnya. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, NTB juga dinilai menunjukkan kemajuan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi.
Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 mencapai 79 poin, mencerminkan perbaikan dalam manajemen ASN, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi, terutama pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
Musrenbang NTB 2026 menjadi momentum penting, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029. Forum ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan yang lebih tajam dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga kementerian sepakat, kunci keberhasilan pembangunan ke depan terletak pada kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan fondasi perencanaan yang matang dan desa sebagai motor penggerak, NTB dinilai berada di jalur yang tepat untuk terus melaju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
