NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan baru: tanpa beban utang, fokus penuh pada pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4).
Menurutnya, mimpi besar “NTB Makmur Mendunia” harus dimulai dari hal paling mendasar: kesejahteraan masyarakat. “Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Iqbal mengingatkan, pembangunan tidak boleh hanya mengejar kecepatan, tetapi harus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal. “Kalau hanya mengejar cepat, pasti ada yang tertinggal. Dan itu pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
■ Fokus Desa, Target Kemiskinan Turun Drastis
Saat ini, lebih dari 10 persen penduduk NTB masih berada dalam kategori miskin, dengan sekitar 2 persen tergolong miskin ekstrem. Menjawab tantangan itu, Pemprov NTB menargetkan nol desa miskin ekstrem pada 2029 dan penurunan kemiskinan menjadi satu digit.
Strateginya jelas: mulai dari desa. “Pembangunan harus dimulai dari desa. Di situlah pondasi kemakmuran dibangun,” kata Iqbal. Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB menggelontorkan Rp472 miliar langsung ke desa, ditambah Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi.
Program Desa Berdaya menjadi ujung tombak, dengan prioritas awal 40 desa miskin ekstrem yang masing-masing mendapat dukungan lebih dari Rp1 miliar. Pendekatan yang digunakan berbasis kebutuhan riil masyarakat (bottom-up), memastikan setiap intervensi tepat sasaran.
Di sektor pertanian, kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil. Nilai tukar petani meningkat dari 123 menjadi 134—indikasi kuat bahwa kesejahteraan petani mulai membaik.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun. Di situlah jalan paling nyata,” ujarnya. Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata diproyeksikan menjadi motor utama ekonomi, ditopang investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
■ Lunas Rp632 Miliar, NTB Masuk Era Tanpa Utang
Langkah besar lainnya adalah pelunasan seluruh utang daerah sebesar Rp632 miliar. Keputusan ini menjadikan NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang. “Lebih baik memulai dari nol daripada dari minus,” tegas Iqbal.
Meski berdampak pada ruang fiskal yang lebih sempit, langkah ini dinilai penting untuk membangun fondasi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
Reformasi juga dilakukan di sektor birokrasi melalui sistem manajemen talenta serta penataan BUMD, termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor keuangan daerah.
■ Perlindungan PMI dan Dorong Ekonomi Riil
Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB memperkuat perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran, mulai dari pra-keberangkatan hingga purna kerja.
Program unggulan meliputi skema zero cost, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pendampingan usaha bagi PMI yang kembali ke daerah. Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis investasi dan sektor riil, termasuk UMKM.
■ Musrenbang : Dari Aspirasi ke Aksi
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis menyatukan aspirasi pusat dan daerah. “Perencanaan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar administratif,” ujarnya.
Musrenbang NTB 2026 yang berlangsung 14–16 April ini berhasil menghimpun 864 usulan dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini juga menetapkan arah kebijakan pembangunan 2027, termasuk 13 indikator makro daerah.
Pada 2026, Pemprov NTB juga telah mengalokasikan Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa/kelurahan, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
■ Tantangan : PAD dan Iklim Investasi
Meski kinerja anggaran dinilai baik, pemerintah pusat mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih terdapat “tax gap” yang perlu dioptimalkan melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi. Pertumbuhan ekonomi ke depan juga akan sangat bergantung pada investasi dan peran sektor swasta.
Dengan strategi yang terarah, fondasi fiskal yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu mempercepat penurunan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. NTB kini tidak hanya bergerak cepat—tetapi juga bergerak lebih kokoh, dari desa, untuk dunia. (*)
