NUSRAMEDIA.COM — Kepala Diskominfotik NTB Dr Najamuddin Amy menyatakan masih ada persepsi masyarakat bahwa pembangunan bangsa dan daerah hanya menjadi peran pemerintah saja.
Padahal, menurut dia, semua stakeholders adalah subjek dan objek pembangunan. Tugas pemerintahan, pelayanan dan kemasyarakatan di era ini harus dilakukan secara sinergi dan kolaboratif.
Termasuk, masih kata pria yang kerap disapa Doktor Najam itu, memerangi hoax, fakenews, hate speech di media sosial menjadi tanggungjawab dan peran kolaborasi bersama semua elemen bangsa.
“Karenanya dalam teorinya itu ada tiga domain yang berperan agar negara dan pemerintahan dan masyarakat kita ini maju yakni Government (Pemerintah), Private Sector (Dunia Usaha) dan Civil Society (Masyarakat),” terangnya.
“Masyarakat ini direfresentasikan oleh Komunitas, NGO dan kelompok2 pemerhati berbagai persoalan bangsa,” sambung pria kelahiran asli Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersebut di Mataram.
Sebelumnya hal ini telah diungkapkan olehnya. Yakni tepatnya pada acara Advokasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
Untuk Penguatan Deteksi dan Memerangi Hoaks terkait Isu Kesehatan di tujuh Kota di Indonesia di Lombok Plaza Convention & Hotel Mataram, Kota Mataram beberapa hari lalu.
Saat membuka kegiatan tersebut, Doktor Najam mengingatkan bahwa tiga unsur itu harus berperan. Dalam hematnya, kegiatan Mafindo ini setidaknya telah meringankan tugas pemerintah.
Semua unsur harus memiliki komitmen dan berkewajiban untuk mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang masih rendah sampai dengan urusan berita bohong atau hoaks.
“Saya sudah lama bertemu dengan banyak teman-temen CSO NGO baik dalam dan luar negeri terkait untuk mempasilitasi programnya ke Provinsi maupun di kabupaten/kota di NTB,” ujarnya.
Penegasan itu disampaikan Doktor Najam dihadapan seluruh Kepala Bidang (Kabid) Dinas Komninfotik NTB serta puluhan peserta lainnya.
Menurut dia, sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi massif oleh Diskominfotik terkait pencegahan dan penanggulangan informasi hoaks ini sudah dilakukan dan terus berkelanjutan.
Karena itu, dari tuju kota di Indonesia yang menjadi sasaran kegiatan Mafindo ini, tidak salah memilih Provinsi NTB. “Seluruh steakholder semua kita libatkan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, salah satu bukti nyatanya itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan yakni keterlibatan Dinas Kominfotik NTB dengan membuat Aplikasi Corona pada saat COVID19 dengan melibatkan seluruh steak holder yang ada.
Ia juga menyebut contoh lain seperti menyebarnya berita hoaks di tahun 2019, dimana akan terjadi gempa besar di Selatan Lombok. Tentu saja dengan berita hoax tersebut, berdampak negatif.
Terutama bagi pada seluruh aktivitas keseharian masyarakat bahkan melumpuhkan roda perekonomian masyarakat. “Karena itu saya mengajak kita semua untuk tetap berjuang dan menjadi yang terdepan dalam melawan dan memerangi hoax ini,” ajaknya.
“Jangan sampai NTB ini rugi karena persoalan berita hoax yang menyesatkan dan merugikan semua pihak,” demikian mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB ini menambahkan.
Sementara itu, Manager Patnership Mafindo Pusat Dewi Sari melaporkan, tujuan acara itu diskusi bagi penguatan penanganan dan pencegahan informasi hoaks khususnya di Kota Mataram.
Selain itu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman isu kesehatan dan cara menyikapinya. Selanjutnya, membangun kepedulian pemangku kepentingan setempat melalui aksi nyata.
Terutama dalam menangani hoax pada isu kesehatan (kejadian ikutan pada pasca Imunisasi, kesehatan Ibu dan Anak, Vaksin dan penyakit tidak menular lainnya.
Menghasilkan kesepakatan bersama untuk tindak lanjut di lapangan dan pada diskusi berikutnya akan dilakukan pembahasan lebih jauh mengenai hasil dari tindaklanjut ini. (red)