NUSRAMEDIA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengingatkan pengusaha yang ada di NTB agar memperhatikan para pekerjanya.
Terutama terkait dari sisi jaminan sosial (jamsos) yaitu seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
“Harus jadi atensi, ini penting. Harus di cover yang dua itu (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan),” kata Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani.
Menurut dia, dengan tercovernya jaminan sosial tersebut tentunya pula akan menjadi suntikan pemerintah kepada para pekerja, khususnya di NTB.
Oleh karenanya, hal ini menjadi kewajiban para pengusaha dalam menjamin pekerjanya. “Menjadi kewajiban kepada para pengusaha-pengusaha,” ujarnya.
“Terutama untuk menjamin (jamsos) pekerjanya,” imbuh pria yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Udayana ini.
Sebelumnya, Lalu Hadrian Irfani juga menyambut baik keputusan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam menetapkan UMP 2023 sebesar Rp2,3 juta lebih.
Selain memberikan apresiasi, nominal tersebut dinilainya juga sudah ideal. Terlebih ditengah situasi dan kondisi (sikon) perekonomian saat ini.
“Dengan kenaikan UMP, maka tentu kita sambut baik,” kata Legislator Udayana jebolan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Tengah tersebut.
Menurut dia, pemerintah sudah betul-betul berkonsentrasi meningkatkan taraf hidup para pekerja. “Kita di DPR sangat menyambut baik hal tersebut,” ujarnya lagi.
Sebelumnya ia mengaku, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB terkait UMP. Malah ditegaskannya, NTB siap mengikuti petunjuk pusat.
“Kemarin kami berkoordinasi dengan Kadis Tenaga Kerja, siap mengikuti instruksi dari pusat untuk menaikan UMP tersebut di Nusa Tenggara Barat ini,” kata pria yang kerap disapa Lalu Arie ini.
Oleh karenanya, angka UMP tahun 2023 dinilainya sudah sangat ideal. Meski demikian, pihaknya berharap agar kedepan jumlah angka tersebut dapat ditambah lagi.
Ini, kata Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat tersebut, dalam menjamin kesejahteraan pekerja, khususnya di NTB. “Untuk saat ini, sudah ideal,” tuturnya.
“Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya tambah lagi, sehingga kesejahteraan pekerja kita lebih terjamin,” demikian Lalu Arie menambahkan. (red)
