NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Desa Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdes Insidentil).
Kegiatan yang telah berlangsung di Aula Kantor Desa itu dalam untuk membahas program ketahanan pangan tahun 2025. Musyawarah melibatkan sejumlah pihak.
Antara lainnya seperti perwakilan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa melalui Bidang Ekonomi, Pemerintah Kecamatan, BPD, perangkat desa, kelompok masyarakat, hingga tokoh lokal.
Desa Kalimantong yang berpenduduk 1.429 jiwa ini, menargetkan pembangunan sektor pangan yang lebih terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Minggu (09/11/2025), Kepala Desa Kalimantong, Ayubar membenarkan adanya perihal kegiatan tersebut. Ia menegaskan, ketahanan pangan bukan hanya soal menyediakan bahan pangan.
Melainkan, sambung Ayub akrabnya Kepala Desa itu disapa, bagaimana desa mampu mandiri dan berdaulat atas sumber pangan yang ada. “Kami ingin ketahanan pangan ini benar-benar bergerak di lapangan,” katanya.
“Melihat potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang kita miliki, swasembada pangan 2026 bukan hal yang mustahil,” ujarnya. Pernyataan ini pun telah ditegaskannya secara terbuka.
Yakni tepatnya di laman resmi Pemerintah Desa Kalimantong. Ayubar juga mengaku mengajak, seluruh peserta Musdes saat itu untuk berkontribusi aktif dalam penyusunan program.
“Kami ingin keputusan ini lahir dari pemikiran bersama. Program harus transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
20% (DD) UNTUK KETAHANAN PANGAN
Menurut Ayubar, dalam forum tersebut, peserta Musdes sepakat mengalokasikan minimal 20 persen Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan. Dana itu bakal dikelola melalui penyertaan modal ke BUMDes Sinar Makmur.
Dimana nantinya BUMDes Sinar Makmur bertanggungjawab atas penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil panen. Selain itu, sejumlah program pendukung juga disepakati.
Optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga, penguatan kelompok tani dan gapoktan, pengembangan lumbung pangan desa, pelatihan dan pendampingan teknologi.
Yakni di bidang pertanian modern ramah lingkungan, Penguatan kelembagaan pengelolaan pangan desa. Kesepakatan ini akan menjadi dasar penyusunan RKPDes Tahun 2025, serta langkah strategis menuju Swasembada Pangan Desa Kalimantong Tahun 2026.
PENEGASAN PEMPROV NTB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor-sektor potensial daerah, seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan sejumlah sektor lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, setiap sektor memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada skala desa.
Dalam RPJMD pemerintah daerah telah menetapkan arah pemgembangan sektor-sektor potensial melalui program unggulan agromaritim, yang fokusnya untuk membentuk ekosistem industri agromaritim dari hulu ke hilir. Prioritas dukungan untuk menguatkan swasemenda pangan, serta hilirisasi dan industri pengolahan.
“Sektor-sektor potensial tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kita. Pemerintah terus memberikan dukungan, misal pada sektor pertanian, seperti mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga fasilitasi pemasaran hasil panen,” ujarnya.
Langkah ini, lanjut Iswandi, sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. “Masing-masing daerah, tentu memiliki potensi pada sektor yang berbeda-beda. Itu yang akan kita upayakan untuk terus dikembangkan,” ujarnya.
Selain pertanian, sektor kelautan juga menjadi fokus. Termasuk pariwisata. Menjadi program unggulan NTB Pariwisata Berkualitas yang arah pengembangannya terintegrasi dengan pariwisata Bali dan NTT. Sehingga, memperkuat sisi konektivitas logistik maupun mobilitas orang atau penumpang.
“Dengan demikian standar destinasi yang ada di NTB mesti mengikuti standar-standar yang berlaku secara internasional karena Bali menjadi hub pariwisata internasional,” ujarnya.
“Semua sektor ini saling terkait. Jika kita kuatkan bersama, maka dampaknya akan luas, bukan hanya bagi ekonomi daerah, tapi juga kesejahteraan masyarakat,” demikian. (*)
