NUSRAMEDIA.COM — Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka kemiskinan di NTB mengalami kenaikan. Meski kenaikannya cukup tipis yakni sebesar 0,14 persen, namun kondisi ini dinilai perlu diwaspadai. Apalagi tak ada jaminan bahwa ditahun 2023 ini, kondisi perekonomian akan membaik yang bermuara pada menurunnya angka kemiskinan.
Anggota DPRD NTB Raihan Anwar mengatakan, bahwa naiknya angka kemiskinan memang tidak bisa dihindari lantaran beberapa faktor. Pertama soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Belum lagi dihadapkan dengan persoalan pandemi COVID19. Terlepas dari itu, pria yang kerap disapa Doktor Raihan ini, memberikan beberapa hal masukan yang bisa dilakukan oleh Pemprov untuk menekan angka kemiskinan di NTB.
Antara lainnya, kata anggota Komisi I DPRD NTB tersebut, yaitu seperti mendorong kegiatan investasi yang produktif. Dimana bukan hanya investasi berskala besar, namun investasi berskala kecil menengah/mikro. Kemudian memberikan kemudahan dan bantuan kepada para pelaku IKM/UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Ini dinilai, Doktor Raihan, sangat diperlukan. Terlebih dalam hal memperkuat pondasi ekonomi dasar atau ditingkat bawah. “Bisa juga dilakukan dengan mendorong perbankan merealisasikan investasi KUR, apakah itu KUR di bidang pertanian, peternakan, UMKM disamping usaha menengah atas,” sarannya.
Tak hanya itu, Legislator Udayana jebolan asal Dapil VI Dompu, Bima dan Kota Bima itu juga menegaskan, bahwa adapun hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, yaitu adanya kebijakan subsidi atau insentif dalam hal pajak dan retribusi.
Pajak produk-produk lokal bisa diberikan semacam program ‘tax holiday’ untuk mendorong peningkatan produksi mereka. Selanjutnya, kata dia, dalam upaya menekan angka kemiskinan di tahun ini, pemerintah perlu mengantisipasi ancaman gagal panen sebagian petani di Pulau Sumbawa.
Ini, sambung Doktor Raihan, dikarenakan curah hujan di Pulau Sumbawa relatif rendah, sehingga tanaman jagung petani menjadi terganggu dan produktivitas pertanian mereka menjadi menurun jauh. Ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Nah, tentu kondisi ini membuat pendapatan petani akan menurun,” tuturnya.
Meski demikian, menurut kacamata politisi Partai NasDem tersebut, pihak Pemprov sejauh ini telah baik dalam melakukan sejumlah hal, terutama dalam menyikapi persoalan kemiskinan di NTB. Oleh karenanya, ia meyakini Pemprov sudah mengatisipasi berbagai hal. “Saya yakin, Pemprov sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu,” tutup Raihan Anwar.
BPS PROVINSI NTB : PENDUDUK MISKIN NAIK 0,14 PERSEN
Sebelumnya, Plh Kepala BPS NTB Mohammad Junaedi mengungkapkan profil kemiskinan di NTB September 2022 pada giat rilis BPS, Senin (16/01/23) di Mataram. Menurut dia, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 13,82 persen, meningkat 0,14 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun sebesar 0,01 persen terhadap September 2021.
Kemudian, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 744,69 ribu orang, bertambah 12,8 ribu orang terhadap Maret 2022 dan bertambah 9,39 ribu orang terhadap September 2021. Sedangkan, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 14,10 persen, turun menjadi 13,98 persen pada September 2022. “Sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2022 sebesar 13,24 persen, naik menjadi 13,66 persen pada September 2022,” ungkapnya.
Dibanding Maret 2022, kata Junaedi, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 2,22 ribu orang (dari 381,84 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 384,03 ribu orang pada September 2022). “Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 10,6 ribu orang (dari 350,09 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 360,66 ribu orang pada September 2022),” urainya.
Ditegaskannya, garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.535,- (75,01 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.419,- (24,99 persen). “Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.891.222,-/rumah tangga miskin/bulan,” pungkasnya. (red)
