NUSRAMEDIA.COM — Akademisi Universitas Mataram (Unram) Dr. H. Iwan Harsono akhirnya angkat suara terkait isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Menurut Associate Professor FEB Unram itu, pondasi fiskal Pulau Sumbawa sangat layak menjadi provinsi yang mandiri. “Provinsi Sumbawa itu kaya, sangat kaya,” ujarnya.
Hal itu dikatakannya tepat saat menjadi narasumber acara Silatul Fikri 99 Tokoh Pulau Sumbawa dengan tema : “Persaudaraan dan Kebersamaan untuk Kemakmuran Bersama”.
Acara itu berlangsung mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus 2025 di Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Kabupaten Sumbawa.
Nilai ekonominya ditaksir menembus Rp40 trilun pertahun. Disebutkan, bahwa dari jagung saja mencapai Rp6,6 triliun, sapi Rp3 triliun, perikanan dan rumput laut Rp5,5 triliun.
Kemudian, kata Iwan Harsono, pariwisata Rp2,5 triliun hingga tambang kelas dunia lebih dari Rp20 triliun. Hanya saja, ia tak menampik bahwa rakyatnya belum sekaya pulaunya.
“Inilah paradoks yang menempel bertahun-tahun. Tanahnya subur, lautnya melimpah, tambangnya raksasa, tapi kesejahteraan masyarakat masih jauh tertinggal,” ujarnya.
PAPUA DAPAT OTSUS, SUMBAWA LEBIH SEHAT
Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unram itu memberikan sedikit kilasan. Ia membandingkan Pulau Sumbawa dengan Papua. “Bandingkan dengan Papua,” ujarnya.
“APBD Papua pada 2021 mencapai Rp14,7 triliun, tetapi rapuh,” imbuhnya. Diungkapkan, seperti halnya pendapatan asli daerah (PAD) hanya 2-5 persen. Selebihnya bergantung Dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Termasuk juga DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat. Nah, Pulau Sumbawa berbeda. Tanpa Otsus, tanpa ‘top up’ khusus, lima Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa justru mampu menjaga rasio PAD di kisaran 9-12 persen,” tuturnya.
“Jadi secara fiskal, (Pulau Sumbawa) jauh lebih sehat,” sambung Ekonom Unram itu. Lebih lanjut, Iwan Harsono memaparkan fiskal secara eksplisit. Kabupaten Sumbawa, APBD Rp2,2 triliun, PAD Rp230 miliar (10–11%).
Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rp1,5 triliun, PAD Rp200 miliar (13%). Kemudian Kabupaten Dompu, Rp1,3 triliun, PAD Rp140 miliar (11%). Kabupaten Bima Rp2 triliun, PAD Rp170 miliar (8–9%) dan Kota Bima: Rp900 miliar, PAD Rp80 miliar (9%).
“Total gabungan: APBD ±Rp 8 triliun, dengan PAD ±Rp 820 miliar. Rasio PAD 9–12 persen, jauh lebih sehat dibanding Papua saat pertama dimekarkan. Artinya jelas, kalau Papua yang rapuh fiskalnya bisa jadi provinsi, Sumbawa yang lebih sehat justru jauh lebih layak,” tegasnya.
MESIN PANGAN SUMBAWA
Adapun sejumlah hal yang menjadi engine atau mesin pangan Sumbawa. Diantaranya seperti jagung, sapi, laut dan lainnya. Untuk produksi jagung saja mencapai 1,2 juta ton pertahun senilai Rp6,6 triliun.
Kemudian, ungkap Iwan Harsono, ternak sapi ±200 ribu ekor atau sebesar Rp3 triliun. Perikanan dan rumput laut Rp5,5 triliun. “Nilainya bahkan lebih besar daripada separuh APBD Provinsi NTB,” katanya.
Hanya saja, lanjutnya, sebagian nilai itu bocor keluar. Seperti jagung dijual murah ke tengkulak, sapi dihitung hidup tanpa pengolahan, rumput laut diekspor mentah.
“Jika ada provinsi baru, kebijakan pangan bisa lebih fokus. Memperkuat irigasi, menjamin pupuk, membangun rantai dingin ikan, serta mengembangkan industri olahan,” jelasnya.
PULAU SUMBAWA BERPELUANG BESAR JADI “DAPUR” INDONESIA TIMUR
Tak hanya itu, ia secara tegas mengatakan bahwa Pulau Sumbawa berpeluang besar menjadi ‘dapur’ Indonesia Timur. Ia memaparkan, KSB punya batu hijau. Salah satunya tambang emas-tembaga terbesar dunia.
“Dompu punya Onto, prospek Batu Hijau kedua. Kabupaten Sumbawa punya potensi Dodo–Rinti. Tiga pusat tambang kelas dunia ada di satu pulau,” kata Iwan Harsono.
“Sayangnya, DBH (Dana Bagi Hasil) yang masuk ke NTB dari Batu Hijau hanya Rp388 miliar pada 2023. Padahal di Maluk sudah berdiri smelter,” ujarnya.
“Jika hilirisasi benar-benar dijalankan, Rp20 triliun nilai tambah bisa bertahan di Pulau Sumbawa bukan hanya angka ekspor, tetapi juga gaji pekerja, kontraktor lokal, dan industri logam turunan,” imbuhnya.
“Tambang bisa jadi berkah sekaligus ujian, kalau hanya diekspor mentah, rakyat dapat debu kalau diolah, rakyat ikut sejahtera,” sambung Iwan Harsono lagi.
SDM YANG SIAP
Ia juga menilai SDM di Pulau Sumbawa juga sangat siap. “Pulau Sumbawa bukan hanya kaya SDA, tapi juga memiliki SDM yang memadai. Populasinya sekitar 1,6 juta jiwa, dengan 60 persen angkatan kerja produktif,” ujarnya.
“Universitas Samawa, Universitas Teknologi Sumbawa, STKIP Bima, dan kampus-kampus lokal lain telah melahirkan SDM terdidik. Ditambah diaspora Sumbawa yang tersebar di NTB maupun nasional, modal manusia untuk mengelola provinsi baru sudah tersedia,” lanjutnya.
DUKUNGAN SISI POLITIK?
Sementara itu, Anggota DPR RI, H. Mori Hanafi yang juga merupakan salah satu narasumber pada acara itu menegaskan secara terbuka, bahwa dukungan dari sisi politik sudah sangat jelas.
Dimana para wakil rakyat Pulau Sumbawa yang ada di Senayan terus bersinergi dan berolaborasi dalam mendukung penuh gerak langkah perjuangan PPS ditingkat pusat.
MORI HANAFI : KAMI AKAN TERUS BERADA DI DEPAN MEWAKILI ASPIRASI RAKYAT
“Secara politis kami sangat mendukung proses (perjuangan PPS) ini. Insya Allah, kami akan terus berada di depan mewakili aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa,” tegas Anggota Komisi V DPR RI ini.
Dari sisi pondasi fiskal, menurut Mori Hanafi, semuanya dirasakannya sudah sangat jelas. Hal itu menyusul seperti apa yang telah dipaparkan salah seorang ekonom NTB yakni Iwan Harsono.
Ketua DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Barat itupun mengaku optimis, jika PPS terbentuk, maka akan mampu menjadi provinsi yang mandiri dari segala aspek dengan potensi yang luar biasa dapat dikembangkan kedepannya.
OPTIMIS ADANYA ‘CAMPUR TANGAN’ PROF DIN SYAMSUDDIN
Disisi lain, rasa optimis itu dirasakan semakin kuat. Ini lantaran kehadiran atau campur tangan salah satu sosok atau tokoh besar nasional kelahiran asal Pulau Sumbawa yaitu Prof Din Syamsuddin.
“Apalagi sekarang Pak Din Syamsuddin bersedia tampil menjadi ‘panglima’ (perjuangan) PPS. Track record beliau sudah tidak diragukan lagi. Karena beliau memang sudah berada di level yang berbeda (senior/tokoh nasional), beliau bisa langsung ke Presiden,” tuturnya.
Oleh karenanya, yang terpenting saat ini adalah gerak langkah perjuangan harus kompak utuh bersatu. Sebab dengan begitu, ia meyakini harapan besar dan perjuangan panjang bersama ini akan dapat terlealisasi nantinya.
SAMBIRANG AHMADI : BUTUH KONSOLIDASI & HIGH POLITIK
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, H. Sambirang Ahmadi, menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan restu politik. Karena restu politik, kata Legislator Udayana dari Dapil V Sumbawa-KSB itu, adalah kunci.
“Restu politik adalah kunci. Jadi butuh konsolidasi dan high politik. Karena dengan kemurahan hati Pak Prabowo Subianto memungkinkan PPS terbentuk,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Hal itu diungkapkan Sambirang tepatnya usai mengikuti acara Silatul Fikri 99 Tokoh Pulau Sumbawa, kemarin. “Secara ekonomi, Sumbawa siap. Secara fiskal, sehat. Secara sumber daya, melimpah. Tapi semua itu tak cukup,” tegasnya.
“Pemekaran butuh restu presiden. Tanpa dukungan politik tingkat tinggi, gagasan ini hanya jadi wacana,” imbuhnya menegaskan kembali. Oleh karena itu, kata Sambirang, Sumbawa butuh keberanian kolektif.
“Bupati, Wali Kota, DPRD, akademisi, dan masyarakat harus satu suara. Jika itu terjadi, kita tak lagi hanya berkata “Sumbawa kaya.” Kita bisa dengan yakin berkata: “Sumbawa kaya, dan rakyatnya ikut sejahtera,” timpalnya.
“Papua bisa besar karena Otsus. Sumbawa bisa besar karena kemandirian. Kini tinggal menunggu satu hal, yaitu restu dan legalitas politik. Maka, saatnya Pulau Sumbawa berdiri sebagai provinsi baru,” demikian ia menambahkan.
ASAAT ABDULLAH JUGA ANGKAT BICARA
Selain Sambirang Ahmadi, Anggota DPRD Provinsi NTB jebolan Dapil V Sumbawa-KSB lainnya yang hadir pada acara itu, yakni H. Asaat Abdullah juga ikut angkat bicara.
Menurut dia, wakil rakyat di Udayana tetap kompak dan tetap pada komitmen awal. Yakni bersama siap berjuang membela aspirasi masyarakat Sumbawa.
“Seperti yang kita dengar tadi, dari sisi atau aspek apapun sudah sangat jelas. Apalagi dari sisi fiskal dan lain sebagainya. Dan kedatangan saya hari ini adalah bukti kami siap untuk bergandengan dan melangkah bersama,” tegas Haji Asaat.
Dia menilai jika PPS dapat terbentuk, maka Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa akan mampu lebih baik. Keberimbangan pembangunan hingga kesejahteraan akan terlihat jelas kedepannya.
“Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Insya Allah akan sama-sama lebih baik. Pembangunan dan kemajuan daerah serta masyarakat pasti akan bagus kedepannya. Pasti akan ‘berlari’ (sisi keberimbangan, kemajuan hingga pembangunan),” pungkas pria yang juga Ketua NasDem Sumbawa itu. (red)
