NUSRAMEDIA.COM — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi Provinsi NTB.
Rakor itu berlangsung di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (16/10/2025). Hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Sekda NTB Lalu Moh Faozal, Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma, Bupati/Walikota se-NTB dan Perwakilan Kejati NTB.
Dalam laporannya, Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai kendala investasi yang kompleks di kabupaten/kota, yang dapat memengaruhi capaian target investasi NTB.
Diungkapkan, hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi investasi NTB mencapai Rp48,99 triliun atau 80,2% dari target tahunan. Tiga daerah dengan realisasi tertinggi yakni Kabupaten Sumbawa Barat (Rp36,3 triliun).
Kemudian Lombok Tengah (Rp5,5 triliun), dan Kota Mataram (Rp1,6 triliun). Adapun sektor penyumbang utama adalah energi dan sumber daya mineral, industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
Adapun sejumlah kendala masih menghambat percepatan investasi. Antara lainnya seperti status kawasan konservasi di Gili Trawangan yang memengaruhi proses perizinan berusaha.
Kemudian keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik. Selanjutnya masih tumpang tindih regulasi daerah. Gangguan sosial dan penguasaan lahan oleh oknum masyarakat.
“Tak hanya itu, termasuk soal kepastian batas wilayah kabupaten/kota yang belum jelas,” demikian disampaikan Irnadi Kusuma yang juga mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB ini.
Sementara itu, Gubernur NTB dalam arahannya menegaskan pentingnya fokus pengembangan investasi pada sektor non-tambang yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Investasi di sektor tambang itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak terlalu besar. Tapi beda dengan sektor pertanian dan pariwisata dampaknya riil terhadap daya beli masyarakat,” tegas Gubernur Lalu Iqbal.
Ia menambahkan bahwa sektor tambang tetap penting, namun perlu diimbangi dengan penguatan investasi di sektor pertanian, kelautan, perikanan, agroforestri, hilirisasi, serta pariwisata, sejalan dengan tiga prioritas utama visi NTB Makmur Mendunia.
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah turut menyampaikan kondisi dan kendala investasi di wilayah masing-masing. Kabupaten Lombok Tengah menyoroti pentingnya investasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Terutama di sektor pariwisata, listrik, dan perdagangan. Hambatan utama meliputi masalah lahan, birokrasi perizinan, infrastruktur, serta ketersediaan SDM terampil.
Kabupaten Sumbawa mengeluhkan kebijakan LP2B dari Kementerian Pertanian yang membatasi pengembangan lahan investasi, serta kondisi jalan dan dermaga yang belum memadai.
Kabupaten Dompu menyoroti belum optimalnya investasi di sektor industri pengolahan hasil bumi serta perlunya penanganan tambang rakyat ilegal.
Kabupaten Lombok Utara menghadapi kendala serius terkait status kawasan konservasi di Gili Tramena, serta keterbatasan air bersih di kawasan pariwisata. KLU juga tengah mendorong peluang investasi baru di sektor ekspor VCO dan pengembangan Global Hub Bandar Kayangan.
Menanggapi laporan para kepala daerah, Gubernur Lalu Iqbal menegaskan perlunya penyesuaian tata ruang (RTRW) dan penguatan kepastian hukum atas lahan HGU/HGB untuk mempercepat investasi.
“Kita harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor baik asing, nasional, maupun lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kawasan industri yang benar-benar siap investasi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya rapat khusus bersama Bappeda dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas penyelesaian status lahan terlantar serta percepatan penyesuaian tata ruang wilayah.
Rapat koordinasi itu menjadi langkah penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi NTB yang berbasis investasi berkelanjutan dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Adv/*)
