NUSRAMEDIA.COM — Rencana pembentukan BUMD baru bernama NTB Capital yang digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal masih harus menunggu proses lanjutan.
Pasalnya, hingga kini DPRD Provinsi NTB belum menerima naskah Raperda yang menjadi dasar pendirian BUMD tersebut. Salman Alfarizi pun selaku Anggota Bapemperda DPRD NTB angkat bicara.
Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-KSB itu memastikan bahwa belum ada satu pun draf regulasi yang masuk dari pihak eksekutif. “Saya sudah cek di sekretariat, belum ada draf usulan raperda yang masuk,” ujarnya belum lama ini.
Padahal sebelumnya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan NTB Capital telah diusulkan masuk dalam Prolegda 2026, dan pemerintah berharap regulasi ini bisa menjadi prioritas pembahasan agar BUMD tersebut mulai beroperasi pada tahun yang sama.
DPRD TAK BISA MULAI PEMBAHASAN TANPA NASKAH
Menanggapi target tersebut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan bahwa, dewan tidak bisa berspekulasi mengenai waktu pembahasan Raperda.
“Bagaimana mau membahas sementara naskah raperda belum ada. Karena ini inisiatif eksekutif, kami tunggu saja kapan diserahkan ke dewan,” katanya. Sikap ini menandakan pentingnya koordinasi awal agar proses legislasi tidak terhambat di tahap administrasi.
PERLU KOMUNIKASI INTENS
Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah provinsi dan DPRD mengenai rencana pendirian BUMD baru ini.
“Kalau komunikasi sudah bagus, apa pun bisa dibicarakan. Selama tujuannya baik untuk rakyat, kami siap mendukung,” tegas pria yang duduk di Komisi II DPRD Provinsi NTB tersebut.
Meski demikian, Isvie mengingatkan agar pemerintah provinsi berhati-hati dalam mengelola APBD, terutama bila digunakan untuk investasi. “Kami akan cermati. Fungsi pengawasan bukan mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki agar lebih baik,” tegasnya.
NTB CAPITAL DISIAPKAN JADI MOTOR INVESTASI DAERAH
NTB Capital dirancang sebagai BUMD investasi yang tidak membangun usaha dari nol, tetapi menyertakan modal pada perusahaan – perusahaan yang sudah berpengalaman.
Dengan demikian, risiko bisnis bisa ditekan dan dampak ekonomi bagi masyarakat lebih cepat terasa. Konsep ini menargetkan investasi pada sektor-sektor yang memberikan multiplier effect besar.
Saat ini, pemerintah tengah menginventarisasi jenis bisnis dengan potensi keuntungan pasti dan manfaat luas bagi masyarakat.
ROADMAP BUMD NTB
Gubernur Iqbal sebelumnya menyampaikan bahwa dalam 4–5 tahun ke depan, pemerintah provinsi menargetkan hanya memiliki dua BUMD besar, yakni:
Bank NTB Syariah
– Akan menjadi holding untuk seluruh bisnis keuangan.
– PT BPR Syariah dan PT Jamkrida akan diintegrasikan sebagai anak perusahaan.
PT Gerbang NTB Emas (GNE)
– Akan fokus pada bisnis bahan konstruksi dan proyek strategis daerah.
NTB Capital nantinya akan menjadi instrumen investasi terpisah yang bertugas menumbuhkan nilai ekonomi melalui penyertaan modal yang lebih terukur. Dengan belum masuknya naskah Raperda ke DPRD, pembahasan resmi mengenai pendirian NTB Capital belum dapat dimulai.
Namun harapannya, komunikasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat hadirnya BUMD strategis ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTB ke depan. (red)
