NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan kembali menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang dinilainya berada pada tahap mengkhawatirkan.
Dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11), Johan meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terukur untuk mengendalikan maraknya peralihan lahan pangan produktif.
Johan menilai tren alih fungsi lahan semakin tidak terkendali dan berpotensi mengancam masa depan ketahanan pangan nasional. “Kita tahu bahwa 50–100 juta hektare per tahun lahan pertanian kita hilang. Itu berdiri dengan bangunan, dengan segala macam,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan ini bahkan menjadi sorotan utama dalam rapat kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian. Menurut Johan, pemerintah tidak boleh melihat persoalan ini sebagai isu sektoral semata, melainkan masalah strategis yang membutuhkan kerja bersama.
Dia meminta Menteri Pertanian meningkatkan koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan kementerian yang berwenang dalam tata ruang dan perumahan. “Kami meminta Menteri Pertanian agar berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membicarakan hal ini,” tegasnya.
Selain pemerintah pusat, Johan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Ia menilai bahwa pengawasan perizinan di daerah masih longgar, sehingga banyak lahan produktif berubah menjadi kawasan permukiman atau industri tanpa kendali yang memadai.
“Kepala daerah harus menegakkan undang-undang maupun perda tentang lahan pertanian berkelanjutan,” serunya, mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan nasional sangat bergantung pada komitmen para bupati dan gubernur dalam mengendalikan izin penggunaan lahan.
Johan berharap langkah-langkah tersebut dapat memperlambat bahkan menghentikan hilangnya lahan pertanian yang terus terjadi setiap tahun. Menurutnya, tanpa perlindungan lahan pangan yang kuat, Indonesia akan menghadapi risiko serius.
Terutama terhadap stabilitas produksi pangan dan kesejahteraan petani.“Kita harus menjaga lahan produktif sebagai masa depan ketahanan pangan nasional,” pungkas Legislator Senayan jebolan Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa tersebut. (*)
