NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya penurunan angka stunting, salah satunya melalui program Desa Berdaya yang menjadi fokus Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Program ini berperan sebagai strategi terukur yang langsung menyasar desa-desa dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap stunting.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan bahwa angka stunting di NTB masih menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting NTB tercatat sebesar 29,8 persen.
“Kita setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pernah turun sampai 8,1 persen, pernah naik 5,2 persen, dan terakhir berada di angka 29,8 persen,” ujar Fikri.
FOKUS 106 DESA BERDAYA DAN 218 DESA INTERVENSI
Untuk mempercepat penurunan stunting, Pemprov NTB akan memusatkan intervensi di 106 desa sasaran program Desa Berdaya pada tahap pertama. Di saat yang sama, masing-masing kabupaten/kota juga menyiapkan intervensi di 218 desa sesuai penetapan lokasi prioritas.
Konsep Desa Berdaya ini dirancang sejalan dengan program nasional penanggulangan stunting agar gerak intervensi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa berjalan serempak.
“Program nasional kita iriskan dengan program Desa Berdaya. Intervensi ini selaras dengan kabupaten/kota,” jelas mantan Direktur Utama Rumah Sakita Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB tersebut.
DUA KABUPATEN MASUK ZONA MERAH
Data SSGI menunjukkan dua kabupaten di NTB berada di zona merah stunting:
▪︎ Lombok Utara: 35,3%
▪︎ Lombok Timur: 33%
Fikri menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya ditangani pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program CSR, sangat dibutuhkan.
“Penyebab tingginya angka stunting, 54 persen karena keluarga tidak mendapatkan pendampingan. Di sini peran desa, kader desa, dan BKKBN sangat penting,” katanya.
KELOMPOK USIA RENTAN DAN INTERVENSI PANGAN BERGIZI
Fikri memaparkan bahwa kelompok balita usia 24–36 bulan merupakan kelompok paling rentan dengan prevalensi stunting mencapai 35 persen. Saat ini puskesmas telah memberikan makanan tambahan sebagai salah satu bentuk intervensi gizi, didukung program serupa dari pemerintah daerah.
Sebagian besar balita stunting, kata Fikri, berasal dari keluarga miskin. Karena itu program Desa Berdaya akan diperkuat sebagai upaya transformasi ekonomi di tingkat desa, memaksimalkan potensi lokal, sekaligus memberikan pendampingan langsung kepada keluarga miskin. “Treatmentnya melalui program Desa Berdaya. Ini menyentuh langsung keluarga miskin,” ujarnya.
PROGRAM MBG DIHARAPKAN PERCEPAT PENURUNAN STUNTING
Selain Desa Berdaya, Fikri menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi instrumen penting, terutama karena menyasar ibu hamil. Harapannya, intervensi sejak kehamilan dapat menekan kasus stunting sejak dini.
Ia menambahkan bahwa beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini tengah dievaluasi, terutama dari aspek konektivitas agar layanan gizi bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan penguatan program Desa Berdaya, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan intervensi gizi yang lebih merata, Pemprov NTB optimistis dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa. (*)
