NUSRAMEDIA.COM — Pengelolaan sampah di kawasan wisata unggulan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini masih menjadi persoalan serius.
Keluhan terus disuarakan warga dan pelaku usaha pariwisata, seiring belum optimalnya sistem pengelolaan sampah di kawasan yang menjadi ikon pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Ironisnya, dengan luas daratan yang relatif kecil, hanya sekitar 3,4 kilometer persegi khusus di Gili Trawangan, wilayah ini harus menanggung timbulan sampah mencapai 18 ton per hari. Jumlah tersebut jauh melampaui kemampuan pengolahan sampah yang tersedia saat ini.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra. Saat berkunjung ke salah satu destinasi unggulan pariwisata Indonesia itu, ia berdialog langsung dengan pelaku wisata, masyarakat, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, lonjakan kunjungan wisatawan ke kawasan Tiga Gili harus diimbangi dengan penanganan sampah yang serius dan terencana. Jika tidak, persoalan lingkungan berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan sekaligus merusak citra pariwisata NTB.
Pelita menyoroti belum optimalnya fungsi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan tersebut. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan kapasitas mesin insinerator yang ada.
“Kenapa banyak sampah menggunung di TPST? Karena mesin insinerator yang berfungsi hanya mampu mengelola sekitar 5 sampai 10 ton sampah per hari. Ini jelas tidak sebanding dengan jumlah sampah yang mencapai 18 ton per hari,” tegas Pelita di Mataram.
Ia menilai, kondisi ini seharusnya mendorong adanya kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Pelita menekankan, jangan sampai peningkatan kunjungan wisatawan justru terganggu oleh tumpukan sampah yang tidak tertangani.
“Tumpukan sampah yang menggunung ini harus disikapi dengan penambahan mesin, seperti mixer untuk mencacah sampah dalam jumlah besar. Bila perlu, sebagian sampah juga diangkut ke daratan. Di sinilah pentingnya kolaborasi Pemprov NTB dan Pemkab KLU,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan komitmennya untuk mengurai persoalan sampah di kawasan wisata Tiga Gili. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah menggandeng Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KLU, Husnul Ahadi, mengungkapkan bahwa pihak BKKPN Kupang telah turun langsung ke kawasan gili dan hampir memastikan dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
“Dukungan teknis sudah kami bahas bersama pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Dari BKKPN Kupang hampir memastikan akan membantu melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan,” jelas Husnul.
Beberapa usulan kebutuhan yang diajukan antara lain kendaraan roda tiga untuk pengangkutan sampah, mesin pencacah ranting, serta mixer untuk mengolah lumpur sampah organik hasil pengolahan.
Namun demikian, Husnul menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyediakan fasilitas. Perubahan perilaku masyarakat dan komitmen bersama antara pelaku usaha, warga, dan pemerintah menjadi kunci utama.
“Upaya ini harus berjalan beriringan. Kami mengedukasi masyarakat sambil memenuhi kebutuhan sarana pengelolaan. Kalau hanya salah satu yang dilakukan, hasilnya akan pincang,” tegasnya.
Ia mencontohkan, tanpa kebiasaan memilah sampah, keberadaan fasilitas pengolahan tidak akan maksimal. Sebaliknya, kesadaran masyarakat tanpa dukungan sarana juga tidak akan menyelesaikan masalah.
Ke depan, DLH KLU berkomitmen menjalankan dua strategi sekaligus: mengubah perilaku masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan melengkapi fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.
“Yang paling mendesak saat ini adalah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di tiga gili. Dengan kolaborasi yang kuat, persoalan sampah bisa ditangani secara berkelanjutan,” pungkas Husnul Ahadi.
Jika tidak segera ditangani secara serius dan terpadu, persoalan sampah dikhawatirkan akan terus menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan dan masa depan pariwisata Tiga Gili, yang selama ini dikenal sebagai surga wisata kelas dunia. (*)
