NUSRAMEDIA.COM — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa.
Kegiatan Bimtek yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para kepala OPD, camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa. Bimtek ini menjadi bagian strategis dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola perencanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa selaku Ketua Pelaksana, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov, menyampaikan bahwa Bimtek telah dilaksanakan selama empat hari, mulai 2 hingga 5 Februari 2026, dan berjalan dengan lancar. Peserta Bimtek terdiri dari seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Admin RUP, dengan rincian 32 perangkat daerah, 24 kecamatan, 26 UPT Puskesmas, 9 bagian lingkup Setda, serta 9 kelurahan.
“Perkembangan penginputan RUP hingga saat ini telah mencapai 73,6 persen. Kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh OPD agar penginputan RUP dapat segera diselesaikan hingga 100 persen,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Bimtek SiRUP bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyiapkan aksi nyata pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Ia menekankan bahwa perencanaan pengadaan harus dituntaskan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
“Perencanaan anggaran harus dituntaskan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya tanggung jawab internal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian dan pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Wabup.
Lebih lanjut, Wabup Ansori menekankan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memastikan seluruh proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan anggaran, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan.
“Sekarang ini, gerak dan kerja perangkat daerah sangat mudah dipantau oleh masyarakat. Karena itu, saya berpesan secara khusus kepada pengguna anggaran, PPK, dan seluruh unsur perencanaan agar segera menuntaskan seluruh program kerja. Jika tidak tuntas, itu akan menjadi pertanyaan, bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi aparat pengawas,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih serius, rapi, dan bertanggung jawab, karena perencanaan yang baik akan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. “Dengan perencanaan yang tertib dan transparan, kita optimistis Sumbawa dapat terus bergerak menuju daerah yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (*)
