PENULIS ADALAH :
Dr. H. Ahsanul Khalik : Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Kominfotik NTB
NUSRAMEDIA.COM — Penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane pada 28 Februari 2026 menjadi momentum penting bagi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kesepakatan ini diteken oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan, serta disaksikan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi.
Momentum ini bukan sekadar pembukaan rute wisata baru. Ia adalah simpul awal dari arsitektur besar konektivitas kepulauan NTB—sebuah langkah strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan geografis sekaligus membuka peluang ekonomi jangka panjang.
Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD yang menempatkan penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru sebagai pilar daya saing.
Bagi provinsi kepulauan seperti NTB, konektivitas bukanlah pelengkap; ia adalah prasyarat pemerataan dan pertumbuhan. Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, memahami bahwa NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa.
Potensinya besar, namun aksesibilitas kerap menjadi hambatan utama. Transportasi laut tetap vital, tetapi waktu tempuh yang panjang dan ketergantungan pada cuaca sering menjadi kendala.
Dalam banyak kasus, perjalanan antarpulau memakan waktu berjam-jam. Seaplane berpotensi memangkasnya menjadi hitungan puluhan menit—sebuah lompatan efisiensi yang signifikan.
Karena itu, transportasi udara berbasis air bukan simbol kemewahan, melainkan konsekuensi logis dari karakter kepulauan NTB.
■ Batujai Dipilih dengan Aviation Logic
Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan keunggulan yang tidak dimiliki lokasi lain.
Beberapa pertimbangan utama meliputi:
▪︎ Integrasi ATC (Air Traffic Control) yang memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali, sehingga meminimalkan fragmentasi pengawasan.
▪︎ Efisiensi radius navigasi, karena proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal.
▪︎ Pengurangan duplikasi fasilitas dan perangkat, yang berdampak langsung pada peningkatan kelayakan fiskal proyek.
▪︎ Respons darurat yang lebih cepat, karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional.
Dengan pendekatan ini, Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan—bukan pertimbangan estetika semata.
■ Roadmap Implementasi dan Tata Kelola
Pengembangan dilakukan secara bertahap dan terukur, meliputi:
▪︎ Penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan.
▪︎ Sinkronisasi perizinan dan SOP operasional, termasuk prosedur water aerodrome.
▪︎ Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan.
▪︎ Uji coba operasional sebelum ekspansi rute.
Koordinasi dengan pengelola bendungan memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan, sehingga pembangunan berjalan berdampingan dengan fungsi infrastruktur yang telah ada.
■ Dampak Ekonomi: Strategi Low Volume–High Value
Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism: jumlah wisatawan terkontrol dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi.
Dampaknya tidak berhenti pada operator penerbangan, tetapi menjalar pada:
▪︎ Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil.
▪︎ Kenaikan okupansi homestay dan eco-resort.
▪︎ Pertumbuhan UMKM pesisir.
▪︎ Peningkatan PAD sektor pariwisata.
Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini berpotensi mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.
■ Implikasi Lintas Sektor
Konektivitas udara–air ini memiliki dampak strategis lintas sektor:
▪︎ Mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor.
▪︎ Memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil.
▪︎ Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi.
▪︎ Menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.
Dengan demikian, seaplane bukan proyek tunggal, melainkan simpul integrasi kebijakan yang mempertemukan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.
■ Menjawab Pertanyaan Publik
Setiap kebijakan strategis tentu memunculkan pertanyaan—dan itu wajar dalam ruang demokrasi.
• Apakah ini elitis?
Segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan. Namun manfaatnya menyebar melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan UMKM, serta penguatan jasa lokal.
• Apakah ramah lingkungan?
Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan, dengan prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring.
• Bagaimana dengan fungsi bendungan?
Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik. Tidak banyak provinsi yang memiliki waterbase terintegrasi dengan bandara internasional. Diferensiasi ini memperkuat posisi NTB dalam peta pariwisata nasional dan regional.
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah transformasi dari sekadar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.
Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur. Ia adalah wujud keberanian mengambil langkah berbasis kalkulasi teknis, perencanaan kebijakan, dan visi jangka panjang.
Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan—di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama yang mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional. (*)
