NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa Johan Rosihan, melaksanakan kunjungan pengawasan langsung ke pasar tradisional dan sentra petani jagung di Kabupaten Dompu.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga pangan sekaligus memantau kondisi riil petani di tengah dinamika ekonomi dan ancaman krisis global.
Dalam peninjauannya di pasar, Johan berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga bahan pokok, ketersediaan pasokan, serta potensi gejolak harga.
Legislator PKS Senayan tersebut juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan antara harga di tingkat konsumen dan kesejahteraan produsen.
“Kita ingin memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, tetapi di saat yang sama petani juga mendapatkan harga yang layak. Negara tidak boleh absen dalam menjaga keseimbangan ini,” tegas Johan, Selasa (14/04/2026).
Tak hanya itu, ia juga meninjau langsung kondisi para petani jagung di Kabupaten Dompu yang merupakan salah satu sentra produksi jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam dialog bersama petani, Johan Rosihan menyerap berbagai aspirasi, mulai dari persoalan harga jual, distribusi pupuk, hingga jaminan serapan hasil panen.
Menurut pria yang juga Pimpinan Banggar MPR RI tersebut bahwa, persoalan utama yang dihadapi petani saat ini adalah ketidakpastian harga pasca panen dan lemahnya sistem serapan.
Oleh karena itu, Johan Rosihan mendorong pemerintah untuk memperkuat peran offtaker serta memastikan kehadiran negara melalui kebijakan yang berpihak pada petani.
“Petani kita tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Harus ada kepastian pasar, kepastian harga, dan dukungan penuh dari pemerintah agar sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam situasi global yang tidak menentu, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada rantai pasok pangan, Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri sebagai langkah strategis.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan bahwa kebijakan pangan benar-benar menyentuh kondisi di lapangan, serta menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah strategis ke depan, khususnya dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. (*)
