Anggota DPRD Provinsi NTB H. Salman Alfarizi, SH saat melaksanakan reses di Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil V Kabupaten Sumbawa–Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Salman Alfarizi, SH menyambangi masyarakat Desa Jorok, Kecamatan Unter Iwis, Sabtu 6 Juni 2026.

Pertemuan tatap muka bersama warga setempat itu merupakan bagian dari agenda reses DPRD Provinsi NTB yang berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 12 Juni 2026 dengan total 14 titik kunjungan di wilayah Dapilnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat penuh keakraban itu, Haji Salman Alfarizi menyampaikan berbagai perkembangan terkini terkait kondisi ekonomi, politik, dan pemerintahan nasional. Ia juga memaparkan sejumlah program strategis pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, keberadaan KDMP diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi desa melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan perputaran uang di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Rumput yang Diinjak, Kelak Tumbuh di Atas Kita

“Kunci kekuatan ada di tangan rakyat. Melalui pembentukan KDMP diharapkan perputaran uang bisa berjalan di masyarakat. Inilah harapan Presiden Prabowo,” ujar pria yang duduk di Komisi II DPRD Provinsi NTB tersebut.

Selain membahas program nasional, Haji Salman juga menjelaskan visi pembangunan Pemerintah Provinsi NTB beserta berbagai program unggulan yang tengah dan akan dijalankan. Ia menyebut sektor pertambangan masih menjadi penyumbang pendapatan terbesar daerah, disusul sektor pariwisata dan sektor lainnya yang terus didorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, salah satu program prioritas yang akan direalisasikan secara bertahap adalah Program Desa Berdaya, yang menyasar seluruh desa di NTB sebagai upaya memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Di sisi lain, DPRD Provinsi NTB saat ini juga tengah membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD serta satu Raperda usulan Pemerintah Provinsi, termasuk Raperda tentang Perlindungan Petani.

Baca Juga:  Gubernur NTB Optimistis Lampaui Target BPK, Utang BLUD Tuntas 100 Persen

“Sebagai perwakilan partai, kami berupaya untuk memperjuangkan harapan masyarakat,” tegasnya. Pada sesi dialog, warga Desa Jorok memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di desa mereka.

Kader Posyandu meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi gedung Posyandu yang memerlukan renovasi serta penambahan sarana pendukung pelayanan kesehatan. Sementara itu, kalangan pemuda mengusulkan pembangunan fasilitas olahraga yang representatif untuk mendukung aktivitas generasi muda.

Selain itu, Sekretaris Desa Jorok juga menyampaikan kebutuhan renovasi atap dan aula kantor desa yang dinilai perlu mendapat perhatian guna menunjang pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Baca Juga:  Festival Sumbawa Hijau Lestari 2026 Perkuat Kolaborasi Menuju Kabupaten Berkelanjutan

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Haji Salman memberikan penjelasan secara rinci dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Desa Jorok. Sebagai bentuk keseriusan, ia berencana menggeser alokasi anggaran dari dana pokok-pokok pikirannya (pokir) sebesar Rp200 juta melalui APBD Murni Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027 guna membantu memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat.

Komitmen tersebut disambut antusias oleh warga yang hadir. Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sarana desa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Jorok di masa mendatang. (*)