NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Iwan Panjidinata, mendorong Pemerintah Provinsi NTB agar pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tahun anggaran 2026 dilaksanakan secara merata di seluruh kabupaten/kota.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mendukung sektor pariwisata.
Menurut Iwan, distribusi titik pemasangan PJU pada tahun 2025 masih belum merata. Akibatnya, masih banyak ruas jalan provinsi di berbagai daerah yang minim penerangan sehingga berpotensi membahayakan masyarakat, terutama pada malam hari.
“Untuk anggaran 2026, diharapkan agar PJU yang akan ditender, titik pemasangannya dibagi rata ke seluruh kabupaten/kota,” ujar Legislator Udayana jebolan dari Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut di Mataram belum lama ini.
Soroti Ketimpangan Pemasangan PJU
Iwan mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi NTB telah merealisasikan pemasangan ratusan unit PJU. Namun, penyebaran lokasinya dinilai belum mencerminkan asas pemerataan pembangunan.
Padahal, kata dia, alokasi anggaran PJU tahun 2025 jauh lebih besar dibandingkan tahun ini. Saat itu, anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp18–19 miliar dengan pemasangan ratusan titik PJU, sedangkan pada tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp2 miliar.
“Tahun 2025 ada ratusan titik yang dipasang dengan anggaran Rp18-19 miliar. Ini yang kita sayangkan, kenapa tahun lalu jumlahnya besar, tetapi titik pemasangannya terbatas,” katanya.
Dukung Pariwisata dan Keselamatan Jalan
Menurut politisi tersebut, keberadaan PJU merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan NTB, khususnya di sektor pariwisata.
Ia menilai kondisi jalan yang masih gelap di sejumlah wilayah tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pariwisata NTB yang berdaya saing dan mendunia. “Kalau kita lihat dari sisi anggaran, tidak sebanding dengan kebutuhan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan NTB melakukan penyesuaian anggaran pengadaan PJU pada tahun 2026 agar distribusi lampu penerangan dapat menjangkau seluruh wilayah secara proporsional.
Menurutnya, pemerataan akses penerangan jalan tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi faktor pendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah.
447 Titik PJU Dipasang pada 2025
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan NTB, Chairy Chalidyanto, menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi NTB memasang 447 titik PJU di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 147 titik dipasang di ruas jalan Pulau Sumbawa, sedangkan sisanya tersebar di berbagai ruas jalan di Pulau Lombok.
Ia juga menyebutkan bahwa setiap unit PJU menggunakan teknologi pembangkit listrik tenaga surya dengan nilai investasi sekitar Rp40 juta per unit. Seluruh pekerjaan pemasangan dilaksanakan oleh tiga perusahaan penyedia yang ditunjuk melalui proses pengadaan.
DPRD NTB berharap evaluasi terhadap distribusi PJU pada tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan program tahun 2026, sehingga seluruh kabupaten/kota memperoleh akses penerangan jalan yang lebih merata.
Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas, baik dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas maupun memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. (*)
