Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB, Megawati Lestari. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 yang baru terserap sekitar 42 persen menjelang 50 hari pelaksanaan mendapat sorotan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB).

DPRD NTB meminta Pemerintah Provinsi NTB bersama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tidak berpuas diri dan segera memperkuat strategi pemasaran untuk mengejar target 145 ribu penonton pada ajang balap motor dunia di Sirkuit Mandalika tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, mengatakan rendahnya penyerapan tiket harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pengelola kawasan Mandalika. Menurutnya, masih tersedia waktu untuk mengejar target, tetapi diperlukan langkah promosi yang lebih agresif dan inovatif.

“ITDC dan Dinas Pariwisata harus terus berinovasi untuk ini. Harus terus berinovasi, memperkuat promosi, kemudian bekerja lebih agresif lagi ya,” tegas Megawati di Mataram.

Komisi II DPRD NTB bahkan berencana memanggil Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung mengenai progres penjualan tiket, kesiapan pemerintah daerah, serta strategi yang disiapkan untuk mendongkrak jumlah penonton.

Baca Juga:  Perlindungan Pekerja Berbuah Prestasi, Sumbawa Sabet Juara III Jamsostek Award 2026

“Nanti akan dipanggil ini Kepala Dinas Pariwisata untuk membuka datanya. Nanti kita akan dengar sejauh apa persiapan dan progresnya,” kata Megawati.

Tiket Baru Terserap 42 Persen

Megawati mengungkapkan, hingga sekitar H-50 pelaksanaan MotoGP 2026, penjualan tiket baru mencapai sekitar 42 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu digenjot mengingat pemerintah menargetkan sebanyak 145 ribu penonton hadir di Sirkuit Mandalika.

Meski demikian, politikus Partai Golkar dari Dapil VIII NTB itu masih optimistis target tersebut dapat dikejar dalam beberapa pekan ke depan.

“Nanti mungkin kalau hari ini tiket itu baru terserap sekitar 42 persen, kita masih bisa khusnuzon. Sebulan ke depan mudah-mudahan masih bisa tercapai. Nanti itu akan kita bahas juga di komisi seperti apa progresnya,” ujarnya.

Menurut Megawati, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan promosi konvensional. ITDC dan Dinas Pariwisata perlu membangun strategi pemasaran yang lebih kreatif sekaligus memperluas pasar penonton, baik dari dalam maupun luar daerah.

Ia juga mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara Pemprov NTB, ITDC, pemerintah kabupaten, pelaku pariwisata, hingga berbagai sektor usaha untuk memastikan MotoGP memberikan dampak maksimal bagi daerah.

Baca Juga:  Hingga 25 Agustus, Tim Kesehatan NTB Layani Sebanyak 3.307 Warga Terdampak Gempa NTT

Jangan Hanya Ramai di Sirkuit

Bagi DPRD NTB, keberhasilan MotoGP tidak cukup diukur dari jumlah penonton yang memadati tribun Sirkuit Mandalika.

Megawati menekankan bahwa event internasional tersebut harus mampu menciptakan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL) di Lombok Tengah.

Ia meminta Pemprov NTB memastikan pelaku usaha lokal mendapatkan ruang untuk terlibat dalam rangkaian perhelatan MotoGP. “Kita ingin lihat seperti apa inovasi dan kolaborasi yang mereka akan bangun,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya nilai ekonomi dan besarnya perhatian internasional terhadap MotoGP Mandalika harus dimanfaatkan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.

Jangan sampai event yang digelar dengan skala internasional hanya menghasilkan kemeriahan di dalam kawasan sirkuit, sementara pelaku usaha lokal tidak mendapatkan dampak yang sepadan.

Karena itu, Pemprov NTB diminta aktif memberikan masukan strategis kepada ITDC sekaligus memastikan pelaku UMKM dan PKL lokal ikut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi MotoGP.

Baca Juga:  Rapim Pemprov NTB, Gubernur Iqbal Benahi “Mesin” Pemerintahan hingga Kesiapsiagaan Bencana

DPRD Tak Sekadar Mengkritik

Megawati menegaskan Komisi II DPRD NTB tidak ingin hanya menjadi pihak yang mengkritisi pelaksanaan MotoGP. DPRD, kata dia, juga berkepentingan memastikan ajang tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat NTB.

Ia pun mendorong Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama jajarannya mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat promosi dan membangun kolaborasi untuk mengejar target penonton.

“Tugas kami di sini bukan hanya sekadar mengkritisi, tetapi juga memastikan setiap peluang besar benar-benar menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat NTB,” pungkasnya.

Dengan penjualan tiket yang baru berada di kisaran 42 persen, waktu sekitar satu bulan lebih menjelang MotoGP Mandalika 2026 kini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan ITDC untuk membuktikan efektivitas strategi pemasaran mereka.

Target 145 ribu penonton masih terbuka untuk dikejar, namun DPRD NTB menilai diperlukan kerja yang lebih agresif, terukur, dan melibatkan lebih banyak pihak agar target tersebut sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Lombok dan NTB secara lebih luas. (*)