Beranda HEADLINE Dihadapan Menteri Pertanian, Johan Rosihan Pertanyakan Penyaluran Pupuk Subsidi

Dihadapan Menteri Pertanian, Johan Rosihan Pertanyakan Penyaluran Pupuk Subsidi

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H Johan Rosihan, ST saat mengikuti Rapat Kerja Bersama Menteri Pertanian di Gedung Senayan, Jakarta. (Ist)

NUSRAMEDIA.COM — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan mempertanyakan proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Hal ini disampaikannya tepat dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Pertanian pada Senin (16/01/2023).

Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, menjadi kesempatan yang digunakan oleh Johan untuk membahas berbagai keluhan petani Indonesia terutama di wilayah NTB.

Menyoroti permasalahan pupuk yang hingga saat ini masih tergolong langka untuk sampai ke tangan petani, Politisi asal Sumbawa tersebut menyesalkan sikap pemerintah yang kerap kali tidak jujur tentang data dari kebutuhan pupuk subsidi.

Baca Juga:  Apresiasi Gebyar Diskon PKB, Dewan NTB Salman Alfarizi Minta Pemprov Gencar Mutasikan PLD

Johan meyakini permasalahan pupuk itu tidak langka, melainkan memang kurang karena anggaran subsidi tidak sebanding dengan permintaan petani di lapangan.

“Saya meminta kepada Pak Menteri untuk katakan yang sebenarnya mengenai kondisi pupuk kita. Kalau memang kurang, katakan bahwa pupuk kita kurang,” tegas Johan Rosihan.

“Berikan ketegasan agar masyarakat kami itu paham, sambil yang ada ini kita pantau secara baik,” imbuh Legislator Senayan jebolan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu dihadapan Menteri Pertanian dan jajarannya tersebut.

Baca Juga:  Raih Peringkat 2 Nasional Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov NTB : "Terimakasih Mendagri"

Ditambahkan Johan Rosihan, sebelumnya permintaan subsidi pupuk berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam Rapat Komisi IV DPR RI dengan Kementan adalah sekitar 90 juta ton.

Tetapi, kata dia, yang hanya mampu direalisasikan oleh pemerintah adalah sekitar 25 juta ton. Politisi PKS itu juga mempertanyakan peran Menteri Pertanian terhadap penentuan harga komoditas pertanian.

Johan Rosihan geram melihat hasil produksi petani yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan harga komoditi yang memihak. “Apakah Pak Menteri tidak punya hitungan?,” tanya tegas.

“Kami punya ongkos produksi sekian, ini yang dikeluarkan oleh petani, harga yang layak segini. Ada nggak ruang bapak untuk bicara seperti itu? Kalau ada pak, tolong manfaatkan ruang itu untuk membela petani,” sambung Johan Rosihan.

Baca Juga:  Fraksi Demokrat DPRD NTB Inisiasikan Perda IPR dan CSR

Hal ini dilakukan Johan sebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan petani. “Petani sudah kesulitan pupuk, ditambah dengan harga komoditas yang anjlok,” sesalnya.

“Ini adalah masalah serius yang harus sama-sama kita cari solusinya,” tambah Johan Rosihan. Maka dari itu, ia mengaku akan terus mendesak kementerian untuk mempertimbangkan kepentingan petani kedepan. (red)