NUSRAMEDIA.COM — Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat telah melakukan pemugaran terhadap 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepanjang tahun 2025. Program ini tersebar di sepuluh kabupaten/kota dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB.
Plt Kepala Dinas Perkim NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan bahwa pemugaran RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.
“Ini yang sedang berproses: 174 unit tahun ini. Lombok Barat 22 unit, Lombok Tengah 11 unit, Lombok Timur 23 unit, Sumbawa 33 unit, Dompu 54 unit, Lombok Utara 11 unit, dan Kota Mataram 20 unit,” jelas Nelly.
NTB DAPAT TAMBAHAN 1.610 UNIT BANTUAN RTLH TAHUN 2026
Selain program dari APBD, NTB juga dipastikan menerima bantuan pemugaran 1.610 unit RTLH pada tahun 2026. Bantuan ini tersebar di sepuluh kabupaten/kota, dengan alokasi terbesar di Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Berikut rinciannya:
• Lombok Barat: 153 unit
• Lombok Tengah: 339 unit
• Lombok Timur: 463 unit
• Kabupaten Sumbawa: 20 unit
• Kabupaten Dompu: 80 unit
• Kabupaten Bima: 250 unit
• Sumbawa Barat: 20 unit
• Lombok Utara: 20 unit
• Kota Mataram: 115 unit
• Kota Bima: 115 unit
“Untuk perbaikan dari APBD, kami berkoordinasi dengan UPT Kementerian di sini karena kantor Perkim pusat juga ada di NTB,” ujar Nelly.
MENDUKUNG PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERMUKIMAN
Nelly yang juga mantan Penjabat Bupati Dompu menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman merupakan bagian dari strategi besar peningkatan konektivitas yang saat ini menjadi fokus Pemerintah Provinsi NTB.
Tidak hanya rumah tidak layak huni, Dinas Perkim NTB juga mengerjakan perbaikan 1.300 titik jalan lingkungan di berbagai wilayah. Program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menekankan peningkatan aksesibilitas hingga ke desa-desa.
Dengan berbagai program infrastruktur permukiman tersebut, pemerintah berharap kualitas lingkungan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat NTB dapat terus meningkat secara merata. (*)
