NUSRAMEDIA.COM — DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Disnakeswan NTB agar bertindak lebih cekatan dalam mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di Pulau Lombok. “Harus lebih cekatan lagi dalam mengantisipasi penyebaran virus PMK ini,” dorong Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mori Hanafi di Mataram.
Meski begitu, dia menilai kasus tersebut banyak adalah hal yang wajar. Ini mengingat karena memang sapi di Lombok, NTB banyak. “Wajar kasusnya banyak, karena sapinya banyak,” kata Mori Hanafi. “Karena kita (NTB) termasuk pemasok daging Nasional,” imbuh wakil rakyat di Udayana jebolan asal Dapil Dompu, Bima dan Kota Bima tersebut.
Menurut politisi muda Partai Gerindra ini, semestinya hewan ternak sapi yang terjangkit virus PMK itu, harus dikarantina. Sehingga, penularan tidak terus terjadi. Mori Hanafi juga lantas mencontohkan sebuah kasus diluar negeri cara menyikapinya. “Di luar negeri malah langsung dimusnahkan dipotong kemudian dibakar,” katanya.
Menurutnya PMK ink bukan terjadi di NTB saja, melainkan menjadi kasus secara Nasional. Oleh karena itu, Mori menyayangkan Pemprov NTB berdalih dengan terbatasnya stok obat. Bahkan hanya bisa menunggu vaksin dari pemerintah pusat. Harusnya, Kepala Disnakeswan NTB bisa proaktif meminta bantuan pusat.
“Jadi sangat disayangkan sekali, kalau Kepala Dinasnya tidak bisa minta bantuan ke pusat. (soal obat terbatas) ini alasan yang tidak tepat,” sesal Mori. Kemudian terkait alasan tidak adanya anggaran untuk pembelian obat, dia menyarankam Pemprov bisa saja menggunakan melalui dana Biaya Tidak Terduga (BTT).
“Jadi kadis harus cekatan dong. Saya sarankan Pemda gencar minta bantuan ke pusat dan pusat juga bisa serius atasi ini. Karena ini masalah nasional,” tegas Mori Hanafi. Dikhawatirkannya, apabila langkah pencegahan tidak ada, maka tidak menutup kemungkinan virus PMK bisa masuk ke Pulau Sumbawa meski sampai hari ini terbilang masih aman. (red)
