NUSRAMEDIA.COM — Direktur Lombok Global Institut (LOGIS) NTB, M Fihiruddin menanggapi statemen Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia justru kembali meminta pihak DPRD Provinsi NTB agar melakukan tes urine, tes darah hingga tes rambut kepada seluruh anggota di Udayana.
Ini dinilainya menjadi penting untuk menepis segala isu yang beredar diterima olehnya serta memastikan para wakil rakyat yang ada di Gedung Udayana bersih dan bebas dari narkoba. Menurut dia, kejadian itu memang ada terlepas baru atau lama. Bahkan dia mengaku sempat menelpon beberapa anggota DPRD dan membenarkan hal itu. “Entah itu (kejadian) setahun dua tahun lalu. Itu fakta,” tuturnya.
“Saya tantang DPRD Udayana segera melakukan tes urine, tes darah dan tes rambut. Maka segera bersurat ke BNN Provinsi dan dikawal pihak Polda NTB,” ujarnya. Kemudian soal statemen Pimpinan DPRD NTB yang mengatakan akan melakukan somasi terhadap dirinya, Fihir menegaskan, bahwa dalam hal ini bukanlah ajang adu kekuatan hukum.
Tetapi, menurut dia, bagaimana isu yang diterima olehnya dipastikan tidak benar adanya. Selain itu, dapat pula menjelaskan kepada masyarakat dengan tindakan nyata melakukan tes urine, darah hingga rambut. Sehingga menyatakan bahwa seluruh anggota dewan di Udayana bersih dari narkoba. “Karena masyarakat tidak butuh alibi, butuh hal konkrit tindakan nyata,” ungkap Fihir.
Kemudian soal dorongan pihak dewan agar dirinya membuka data terkait siapa sejumlah oknum DPRD NTB yang diduga terciduk menggunakan narkoba saat kunjungan di Jakarta, Fihir menyatakan, dirinya tidak mau terjebak. “Pertimbangan buka data, saya tidak mau terjebak oleh desakan seperti itu. Karena rentan (terkena pasal). Yang pasti, bagaimanapun itu akan tercium,” katanya.
Tantangan yang diungkapkannya, bertujuan positif dan baik. Terlebih diharapkannya, seluruh anggota DPRD NTB bersih dari narkoba. “Saya lempar ke publik (isu), saya tuntut transparansi,” ujarnya. Dirinya menyoroti persoalan narkoba ini, lantaran berangkat dari keprihatinannya terkait persoalan barang haram yang kini menjadi perhatian serius bersama di daerah.
“Karena narkoba ini Extraordinary Crime sudah masuk ke sendi-sendi masyarakat kita. Saya ingin NTB ini cukup jadi destinasi wisata, bukan destinasi jual beli narkoba,” tegas Fihir. Kembali ditegaskannya, soal DPRD NTB telah menyiapkan tim ahli/hukum terkait postingannya disebuah group WA, Fihir menyatakan siap dengan segala konsekwensinya.
“Kita hanya menduga, dan saya juga tidak pernah menyebut nama atau nama partai. Yang pasti, saya sudah siap seribu persen konsekwensinya, yang saya lakukan perjuangkan kebenaran,” katanya. “Masalah mereka (DPRD NTB) mau melakukan atau tidaknya, nanti biar masyarakat yang menilai,” demikian Direktur LOGIS NTB tersebut menambahkan.
KETUA DPRD NTB : “TIDAK BENAR”
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda didampingi Wakil Ketua I Nauvar Furqoni Farinduan dan Wakil Ketua II Muzihir dengan tegas menepis adanya isu tersebut. “Setelah saya komunikasikan dengan pihak terkait, (hembusan kabar tersebut) itu tidak ada, tidak benar. Jika memiliki data, serahkan kepada kami dan pihak berwajib atau ke partai yang bersangkutan,” ujarnya.
Isvie Rupaeda mengaku pihaknya sangat risih dan menyayangkan atas apa yang dilakukan oleh Fihir dengan mencuatkan isu tersebut disebuah group WhatsApp (WA). “Kami tidak ingin lembaga kami tercemar. Sekali lagi tidak benar, tidak ada yang terciduk. Dan persoalan ini bukan hal spele,” sesal politisi Parta Golongan Karya (Golkar) tersebut.
Pihaknya akan melakukan kajian terkait langkah yang akan diambil dalam menyikapi persoalan ini. “Insya Allah, kami akan lakukan kajian. Kami akan segera somasi (pihak yang menyebar informasi),” ujar Isvie Rupaeda. Atas persoalan ini, menurut Ketua DPRD NTB telah memberikan dampak yang kurang baik bagi lembaga dewan. “Kami akan kaji secara hukum dengan tim ahli/tim hukum dari DPRD. (Karena imbasnya) semua kena ini,” sesalnya lagi.
Soal tes urine, Isvie Rupaeda menegaskan, bahwa pihak DPRD NTB selalu menggandeng pihak BNN. Bahkan secara rutin melaksanakan tes terhadap seluruh anggota. Dilakukannya tes itu, ungkap Isvie Rupaeda, secara mendadak biasanya tepat pada saat rapat paripurna. “Dan kami test urine siap kapan pun dan rutin kita lakukan,” katanya.
“Dan Alhamdulillah (hasil test urine) tidak ada (anggota yang terlibat dengan narkoba),” tambah Isvie Rupaeda. Disisi lain, dia juga mengungkapkan bahwa seluruh fraksi yang ada di Udayana saat ini merasa keberatan atas persoalan ini. Oleh karenanya fraksi-fraksi mendorong agar lembaga DPRD segera bersikap. “Fraksi keberatan, harus ada sikap. Tapi kami akan diskusikan dulu dengan tim ahli (soal langkah yang akan diambil),” pungkasnya.
Sementara itu, ungkapan serupa juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD NTB, Muzihir. Dia juga mengaku menyayangkan ada isu yang dicuatkan ini. “Kalau memang betul punya data, silahkan dibuka. Buka dan tunjuk orangnya siapa. Siapa orangnya dan apa partainya,” demikian celetuk politisi PPP tersebut.
Sebelumnya, berawal dari adanya sebuah pernyataan pada WA digroup. Diketahui, M Fihiruddin yang juga Direktur Lombok Global Institut (Logis) NTB meminta penjelasan Ketua DPRD NTB soal kabar yang berhembus diterima olehnya. Dimana pada saat anggota dewan provinsi melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, diduga ada tiga oknum anggota DPRD NTB terciduk menggunakan narkoba. Mereka kemudian dibebaskan dengan tebusan sebesar Rp 150 juta per/orang. (red)
