NUSRAMEDIA.COM — Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Rauf Wahab meminta pemerintah daerah (pemda) NTB agar terus menggeber operasi pasar atau pasar murah.
Ini dalam menyikapi melonjaknya harga beras. Terlebih didalam bulan Ramadhan 1445 Hijriah/2024. “Harus terus digencarkan operasi pasar di masyarakat dengan harga murah,” ujarnya, Rabu (13/3/2024).
Hal ini menurut dia, bisa menjadi solusi dalam menyikapi persoalan lonjakan harga beras. Sehingga, saran ini dinilainya sangat pas, dan pemda diminta segera bersikap.
Berdasarkan kacamata politisi Partai Demokrat tersebut, seperti disejumlah kecamatan lingkup Bima didapatinya sangat intens melalukan operasi pasar atau pasar murah.
“Bahkan di Bima, saya lihat hampir semua kecamatan juga intens melakukan hal itu secara rutin. Itu aja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi,” kata anggota DPRD NTB asal Dapil VI ini.
Dikatakannya, operasi pasar yang dilakukan secara rutin dengan penambahan areal operasi pasar dengan harga murah dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat akibat melonjaknya harga-harga bahan pokok.
“Kenaikan harga beras ini cukup tinggi bisa dibilang naik 100 persen. Ditambah lagi harga bahan pokok lain seperti telur juga ikutan naik sementara pendapatan masyarakat tidak ikut bertambah. Hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat,” kata Rauf.
Dengan pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah, menurut Rauf, selisih kenaikan harga itu nantinya akan ditanggung oleh pemerintah.
“Dan anggaran untuk itu ada setiap tahunnya. Hanya masalahnya pada soal cukup atau tidaknya saja. Apalagi APBD ini baru diawal pelaksanaan, mestinya mencukupilah,” ujar Rauf.
Intensitas pelaksanaan operasi pasar saat bulan puasa, kata Rauf, tentu saja dapat berimbas pada terkendalinya stok bahan pangan pada bulan puasa. “Iya harusnya aman. Apalagi inikan baru awal APBD,” katanya.
“Jadi kalau alokasi anggarannya dipergunakan untuk pengamanan dan pengendalian stok bahan pangan pada bulan puasa dan ramadhan harusnya aman dan mencukupi,” imbuhnya.
Disisi lain, menyikapi hal ini pula pihaknya dalam waktu dekat rencananya juga akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemda Provinsi NTB.
Antara lainnya seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog. Ini dalam rangka membahas serius soal langkah atau upaya dalam menyikapi lonajakan harga beras dan bahan pokok lainnya.
“Paling tidak kami akan lakukan pengecekan terhadap kesanggupan dan ketersediaan beras dan sejumlah bahan pokok lainnya. Insha Allah, dalam minggu ini,” demikian Abdul Rauf menegaskan. (red)
