NUSRAMEDIA.COM — Sejumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik rencana kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jendral Cipta Karya ke NTB.
Pasalnya, kunjungan itu juga dalam rangka mengkroscek langsung kondisi gedung DPRD Provinsi NTB yang terdampak akibat demonstrasi beberapa waktu lalu. Kunjungan itupun diharapkan menjadi ‘angin segar’.
Dimana pemerintah pusat melalui Kementerian PU bisa membantu perbaikan atau rehabilitasi gedung DPRD Provinsi NTB yang kini dalam kondisi sangat memprihatinkan.
“Kita sambut baik, semoga bisa menjadi angin segar,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB jebolan asal Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat, Syamsul Fikri kepada wartawan, Jum’at 12 September 2025.
“Karena inikan fasilitas negara. Saya tidak bisa memperpanjang masalah pembakaran itu, namun apa pun kejadiannya bahwa ini adalah aset negara,” sambung Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB tersebut.
Mengingat gedung DPRD NTB adalah fasilitas dan aset negara, dia berhadap anggaran atau pembiayaan rehabilitasi itu dapat ditanggulangi penuh melalui APBN.
Karena, kata dia, apabila menggunakan APBD, maka akan sangat terdampak bahkan banyak hal yang akan terbengkalainya anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat.
Baik itu seperti pendidikan, kesehatan, petani, nelayan, dan lain sebagainya. “Maka dari itu, kami berharap ini (rehabilitasi) akan ditanggulangi oleh APBN. Karena kemampuan fiskal daerah (APBD NTB) itu sangat terbatas,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Eks Pimpinan DPRD Sumbawa tersebut, bahwa gedung DPRD NTB adalah simbol rumah rakyat. Dimana tempat para wakil rakyat bekerja untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Karena kami dipilih oleh rakyat dan kantor DPRD itu adalah simbol rumah rakyat. Sehingga apa, tidak mungkin kami perwakilan rakyat ini bekerja tanpa ada kantor,” tegas pria yang kerap disapa SF itu.
Maka dari itu, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak melihat bahwa kantor DPRD harus segala bentuk seperti ini dan itu, yang terpenting adalah bahwa kantor DPRD itu adalah kantor rakyat.
“Tempat perwakilan rakyat bekerja sehingga urgensinya ya harus disiapkan sarananya untuk bekerja perwakilan rakyat, jika ada aspirasi rakyat lalu dimana kami akan bekerja,” tuturnya.
Sekedar informasi, Kemnterian PU mulai mengambil langkah cepat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk kerusakan Gedung dan Sekretariat DPRD NTB.
Melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU rencananya akan ‘turun gunung’ melakukan identifikasi lapangan ke Gedung DPRD Provinsi NTB.
Dalam kunjungan nanti, Kementerian PU rencananya bakal melakukan klasifikasi kerusakan mulai dari ringan, sedang, berat, atau perlu rehabilitasi total. Pendataan ditargetkan selesai akhir pekan ini, sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai. (red)
