
NUSRAMEDIA.COM — Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat nampaknya mengawasi ketat soal validitas data berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.
Untuk menyingkronkan data yang diberikan oleh Dinas PUPR pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin, Komisi IV DPRD NTB bakal segera terjun langsung ke lapangan melakukan kroscek seluruh proyek.
“Pada RDP kemarin, kami disuguhkan data oleh Dinas PUPR. Dan kami melihat dari data progres kerja di APBD 2024 kurang maksimal. Oleh karenanya, kami rasa perlu dilakukan singkronisasi,” kata Sudirsah Sujanto.
“Karena data dan fakta dilapangan harus singkron. Makanya kami ingin melihat langsung di lapangan seperti apa dan bagaimana fakta lapangan,” sambung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB tersebut, Kamis (23/01/2025).
Hal ini dinilainya menjadi penting untuk diatensi fokus dan serius. Karena, menurut dia, berbagai proyek tidak berjalan maksimal. “Ini proyek besar, anggarannya juga cukup fantastis, tapi progres (proyek) tidak maksimal,” sesalnya.
Ia lantas mencontohkan seperti halnya progres perbaikan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp14 miliar, namun baru mencapai sekitar 60 persen.
“Nah, ini ada apa sebenarnya? Karena masih sangat jauh dari harapan. Kemudian penataan Kantor Kejati progresnya baru 75 persen dengan anggaran hampir Rp1,5 miliar,” kata pria yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra NTB tersebut.
“Tak hanya itu, adapun (proyek pengerjaan) rehab Masjid At-Taqwa Mataram yang anggarannya Rp1,5 miliar juga belum 100 persen. Termasuk pembangunan sumur bor juga progres fisiknya baru 74 persen,” lanjut Sudirsah Sujanto menyayangkan.
Adapun laporan proyek yang diterima, seperti pengerjaan rehab Kantor Gubernur. Menurut dia, pihaknya menerima laporan bahwa progres pengerjaannya telah mencapai 100 persen. Meski demikian, ia menegaskan semua itu harus di kroscek langsung.
“Nah, ini semua akan kita kroscek. Apakah benar data yang kami terima sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Dan kami harus memastikan semua itu. Kami Komisi IV sudah sepakat akan turun lapangan melakukan kroscek secara menyeluruh,” tegasnya.
“Karena kami juga ingin memastikan langsung kualitas pengerjaan, apakah kualitas pekerjaannya sudah baik dan maksimal sesuai sebagaimana mestinya. Yang jelas kami akan turun lapangan dalam waktu dekat ini,” ujarnya lagi.
JIKA DATA DAN FAKTA LAPANGAN BEDA, DEWAN AKAN MINTA BPK LAKUKAN AUDIT INVESTIGASI
Lebih jauh ditegaskan Legislator Udayana jebolan Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara itu, apabila nantinya ditemukan hal yang janggal atau data dan fakta lapangan berbeda, maka pihaknya pun akan mengambil langkah lebih serius dan tegas untuk disikapi.
“Jika ada temuan atau data dan fakta lapangan beda, kami akan minta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Karena ini tidak main-main, dan kami akan merekomendasikan itu (audit),” kata Sudirsah Sujanto.
“Jadi sekali lagi, ini menjadi atensi serius. Soal apa hasil temuan kami nantinya dilapangan akan kita cocokan dengan data yang kami terima. Karena data dan fakta lapangan harus singkron,” demikian pria yang juga menjabat sebagai Ketua OKK DPD Partai Gerindra NTB tersebut menambahkan.
TANGGAPAN PLT KADIS PUPR NTB SOAL KETERLAMBATAN PERBAIKAN ISLAMIC CENTER
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi NTB menyoroti keterlambatan perbaikan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram yang menelan anggaran sebesar Rp14,9 miliar.
Pasalnya, proyek tersebut kena pinalti selama 22 hari dengan denda Rp10 juta perharinya. Hal ini mencuat pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV dengan Dinas PUPR NTB, Rabu (22/01/2025).
Oleh karenanya, dengan tegas Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim meminta agar kontrak kerja kontraktor proyek perbaikan Masjid Islamic Center (IC) Mataram itu segera diputus oleh dinas.
Karena perbaikan itu, dinilai merugikan pemerintah. “Kami dorong diputus saja kontraknya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan,” tegas Hamdan Kasim saat RDP di Ruang Komisi IV DPRD NTB.
Hamdan mengaku sangat menyayangkan progres perbaikan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center Mataram yang baru mencapai 60 persen. Padahal, proses pengerjaan perbaikannya sudah dimulai sejak 2024 lalu. “Ini belum progres pengerjaan yang lain,” sesal Hamdan Kasim.
Menanggapi hal tu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR NTB Lies Nurkomalasari tak menampik soal keterlambatan pengerjaan dan pencapaian perbaikan IC Mataram yang hanya baru mencapai 60 persen.
Namun, keterlambatan itu, ungkap dia, berkaitan dengan belum dilakukan pemasangan lift di dua menara IC Mataram. “Lift menara 99 dan menara 66 ini sudah dipesan tapi belum datang,” katanya.
“Itu makanya terlambat karena lift ini dibuat di Jerman, sedangkan Indonesia belum ada,” sambung Plt Kepala Dinas PUPR NTB tersebut. Meski begitu, pihaknya menargetkan dua lift menara IC Mataram yang dipesan dari Jerman tersebut dijadwalkan tiba di Mataram pada akhir bulan Januari 2025.
Selain menunggu kedatangan lift menara, kontraktor juga sedang melakukan pemeliharaan lain pada proyek tersebut. Lies menambahkan pihak kontraktor telah mendapatkan pinalti.
Berdasarkan adendum dengan kuasa pengguna anggaran, pihak kontraktor diberikan waktu menyelesaikan proyek itu selama 50 hari. “Itu sesuai aturan kita kasih kesempatan 50 hari lagi. Kalau tidak terpenuhi, ada lagi 40 hari diberikan waktu,” ungkap Lies.
Lies menargetkan seluruh proyek perbaikan IC Mataram dituntaskan sebelum bulan Ramadhan 2025. “Ya kita target sebelum puasa sudah selesai dikerjakan. Makanya kita berharap lift ini bisa secepatnya tiba di Indonesia, sehingga bisa selesaikan,” pungkasnya. (red)
