NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah baru pembangunan daerah melalui penguatan inovasi yang berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat. Inovasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai upaya menciptakan program baru atau mengejar penghargaan, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6).
Menurut Abul Chair, esensi inovasi dalam pemerintahan terletak pada kemampuannya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegasnya.
Ia menilai berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB telah melahirkan banyak inovasi. Namun, ke depan perhatian harus diarahkan pada kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, antara lain replikasi inovasi, dokumentasi dan pembuktian dampak program, pemanfaatan testimoni masyarakat, penguatan unsur kebaruan, hingga hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Karena itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta mengambil peran aktif sebagai penanggung jawab inovasi di instansi masing-masing serta memastikan setiap proses pengembangan inovasi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan awal terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB selama periode 2024–2025.
Menurut Aryadi, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, inovasi unggulan yang akan diangkat pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai mencerminkan perubahan paradigma pembangunan dari pola bantuan yang bersifat sektoral menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, serta berbasis pada potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelas Aryadi.
Pada 2025, NTB mencatat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 73,23. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan hingga mencapai angka 76 sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD.
Lebih dari sekadar mengejar kenaikan indeks, inovasi daerah diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan yang mampu mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta percepatan reformasi birokrasi.
Dengan penguatan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah dan dukungan kepemimpinan yang kuat, Pemerintah Provinsi NTB optimistis dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah paling inovatif di Indonesia. “Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” pungkas Abul Chair. (*)
