NUSRAMEDIA.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merotasi atau mengganti pejabat baru dilingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Hal ini disampaikan Mendagri tepatnya pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Rapat tersebut digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Bahkan pernyataan Mendagri ini juga cukup viral.
“Bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur (ada pergantian pejabat oleh kepala daerah sebelumnya), nanti ada pejabat baru dan mereka akan merubah maupun mengganti otomatis kami akan izinkan,” kata Mendagri.
Alasan Mendagri Tito Karnavian memberikan izin kepala daerah baru untuk mengganti atau mutasi/merotasi pejabat sesuai dengan selera bukan tanpa alasan. Hal itu dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintahan yang sehat.
“Kami akan izinkan supaya kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh tim work (tim kerja) yang sesuai satu kemistri dengan yang bersangkutan (kepala daerah). Ini demi sebuah organisasi pemerintahan yang sehat,” ujarnya.
SUDIRSAH SUJANTO : “INI ANGIN SEGAR”
Hal ini pun nampaknya disambut baik oleh pihak Partai Gerindra yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan Gubernur/Wakil Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Menurut Sudirsah Sujanto yang tak lain adalah Sekretaris Tim Kampanye Koalisi Makmur Mendunia (KMM), apa yang disampaikan oleh Mendagri adalah sebuah angin segar. Pihaknya pun menyambut baik perihal tersebut.
“Ini angin segar. Artinya, ini adalah sesuatu yang sangat bagus menurut saya. Karena disatu sisi kepala daerah yang baru (akan dilantik) tentunya memiliki program kerja 100 hari. Dan tentunya mereka semua ingin mensukseskan program kerja 100 harinya,” ujarnya, Sabtu (24/01/2025).
Terlebih, masih kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB tersebut, visi misi yang sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan cepat direalisasikan.
“Maka mereka (kepala daerah baru) butuh pejabat-pejabat yang betul-betul satu (sejalan) dan singkron dengan mereka (sukseskan program kerja),” kata Legislator Udayana jebolan Dapil Lombok Barat-Lombok Utara yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB tersebut.
“Jadi saya rasa apa yang disampaikam oleh Mendagri cukup bagus. Ini merupakan ‘angin segar’ bagi kepala daerah yang akan dilantik. Dan kami menyambut baik adanya pernyataan Mendagri,” demikian Sudirsah Sujanto yang juga Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Partai Gerindra NTB itu menambahkan.
Untuk diketahui, kabarnya para kepala daerah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 lalu rencananya akan dilantik secara serentak pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang. Seperti halnya Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, yang mana mereka infonya akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. (red)
